Breaking News

Sejarah Ringkas

Gambaran Umum Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

    1. Periode tahun 1958 s/d 1963.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 1490), di Sumatera Utara terdapat 2 (dua) institusi yang menangani/mengurusi Karet Rakyat yaitu Dinas Karet Rakyat dan Yayasan Karet Rakyat. Mengenai tanggal, bulan dan tahun berdirinya kedua Institusi tersebut tidak bisa lagi ditelusuri secara pasti tetapi kedua institusi ini merupakan cikal bakal pembentukan Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara.

    1. Periode tahun 1963 s/d 1968

Pada periode ini Dinas Karet Rakyat dan Yayasan Karet Rakyat dilebur menjadi perwakilan dana tanaman keras Propinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan urusan perkebunan berdasarkan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara :

  • Nomor 143/V/GSU tanggal 30 Oktober 1963 tentang peminjaman barang-barang yang bergerak dan yang tidak bergerak milik eks Yayasan Karet Rakyat Propinsi Sumatera Utara beserta penyerahan pegawai eks Yayasan Karet Rakyat kepada perwakilan dana tanaman keras Propinsi Sumatera Utara.

  • Nomor 195/IX/UOD/SU tanggal 30 Oktober 1963 tentang peminjaman segala inventaris eks Dinas Karet rakyat Propinsi Sumatera Utara baik yang bergerak maupun tidak bergerak kepada perwakilan dana tanaman keras Propinsi Sumatera Utara.

  • Nomor 1057/UPO/1963 tanggal 30 Oktober 1963 tentang memperbantukan pegawai-pegawai dan buruh-buruh eks Dinas Karet Rakyat Propinsi Sumatera Utara kepada perwakilan dana tanaman keras Propinsi Sumatera Utara.

    1. Periode 1968 s/d 1977.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perkebunan Nomor 74/KPTS/SP/5/68 tanggal 18 Mei 1968 dan ditindak lanjuti dengan keputusan Gubernur KDH TK.I Sumatera Utara Nomor 511/XXII/GSU tanggal 6 Nopember 1968 maka pada tanggal 1 Oktober 1968 dibentuk Dinas Perkebunan Rakyat Propinsi Dati. I Sumatera Utara untuk melaksanakan urusan Perkebunan Rakyat sedang untuk melaksanakan urusan Perkebunan Besar dibentuk Inspektorat Perkebunan Besar II. Untuk menunjang kegiatan Dinas Perkebunan Rakyat didirikan Badan Urusan CESS Daerah Propinsi Sumatera Utara yang bertugas mengumpulkan dana di luar sumber APBN yang berasal dari kutipan pajak eksport hasil perkebunan yang dipergunakan untuk melaksanakan pembibitan tanaman perkebunan untuk disalurkan kepada petani pekebun.

    1. Periode 1977 s/d 1993.

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1975 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I dan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1975 maka oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 1 tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Sumatera Utara dibentuk Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Sumatera Utara yang mengurusi Perkebunan kecuali urusan Perkebunan Besar Negara (PTPN).

    1. Periode 1993 s/d 1996.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 9 tahun1993 tentang penyerahan sebagian urusan perkebunan kepada Daerah Tingkat II, maka sebagian urusan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara di bidang Perkebunan diserahkan ke Dati II meliputi : Demontrasi dan penerapan teknologi, Pengadaan bibit/benih untuk kepentingan petani, Pembinaan penangkar bibit, Pengawasan peredaran benih, Melakukan identifikasi alat dan mesin untuk perkebunan, Demonstrasi dan penerapan penggunaan alsintan pengelola hasil perkebunan, Penyediaan bahan pengolahan hasil perkebunan, Pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT, Merencanakan dan menjalankan usaha-usaha untuk menggerakkan petani ke petani yang modern dan dinamis, Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, Penyebarluasan informasi, Pengadaan perpustaan perkebunan, Pembinaan dan Pengelolaan Penyuluh serta kelembagaan Penyuluh, Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknis produksi perusahaan perkebunan di bawah seratus hektar dan Pengawasan konservasi tanah perkebunan di bawah seratus hektar.

    1. Periode 1996 s/d 2001.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Dati-I Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, kedudukan Dinas Perkebunan sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Perkebunan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Perkebunan dan menyelenggarakan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah di bidang Perkebunan dengan fungsi sebagai berikut : Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; Pembinaan teknis di bidang perkebunan; Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya; Penyelenggaraan penyuluhan perkebunan; Pembinaan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya; Penyelenggaraan penelitian dalam bidang perkebunan spesifik daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan Daerah; Penyelenggaraan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran; Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas Perkebunan dan Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan.

    1. Periode 2001 s/d 2008.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

    1. Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

    2. Dinas Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas Dekonsentrasi di bidang perkebunan.

    3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point b, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

  • Menyiapkan bahan perumusan perencanaan/program dan kebijaksanaan teknis di bidang perkebunan;

  • Menyelenggarakan pembinaan program, produksi, usaha tani, dan perlindungan tanaman;

  • Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan perkebunan sesuai ketetapan Kepala Daerah.

    1. Periode 2008 s/d sekarang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah, Bagian Ketujuh Belas Pasal 35 dijelaskan bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

  1. Dinas Perkebunan adalah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

  2. Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi, dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan, dan sarana usaha perkebunan serta tugas pembantuan.

  3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

    1. Perumusan kebijakan dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan ;

    2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan ;

    3. Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang perkebunan ;

    4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perkebunan ;

    5. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang perkebunan ;

    6. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal

    7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Leave a Reply