Kunjungan Observasi Komisi II (Perekonomian) DPRD Provinsi Riau

Komoditas kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai  produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Luas areal tanaman kelapa sawit terus berkembang dengan pesat di Indonesia. Hal ini menunjukkan meningkatnya permintaan akan produk olahannya.Salah satu upaya Pemerintah untuk menjamin pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan adalah dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Untuk mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan PSR di Sumatera Utara Anggota DPRD Provinsi Riau, Komisi II (Perekonomian) mengunjungi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 September 2022. Rombongan yang dipimpin oleh H. Syafruddin Iput sebagai Ketua Komisi II diterima langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Ir. Lies Handayani Siregar M.MA. Dalam sambutannya beliau menjelaskan tentang Pelaksanaan PSR di Sumatera Utara. Turut hadir dalam acara perwakilan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang berperan sebagai Sumber benih sekaligus produsen kelapa sawit.

Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan untuk membantu pekebun rakyat dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas, daya saing dan pendapatan serta kesejahteraan petani kelapa sawit. PSR juga berperan sebagi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dimasa pandemi Covid-19. Program PSR yang dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga  saat ini telah memperoleh Rekomendasi Teknis dari Dirjenbun seluas 21.800,9355 ha meliputi 184 Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi pada 15 daerah kabupaten sentra penghasil kelapa sawit di  Sumatera Utara. Untuk tahun 2022 ini, Provinsi Sumatera Utara ditetapkan target PSR oleh Dirjenbun sebesar 10.500 Ha. Sesuai dengan Permentan No. 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana dalam rangka menjamin pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan. Bahwa kriteria peremajaan kelapa sawit dilakukan di lahan kelapa sawit :

  1. tanaman telah melewati umur 25 (dua puluh lima) tahun;
    1. produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton Tandan Buah Segar/hektare/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun; dan/atau
    1. kebun yang menggunakan benih tidak unggul.

Meningkatnya permintaan benih kelapa sawit  yang bersertifikat dan berlabel mendorong perusahaan besar untuk mengembangkan industri benih kelapa sawit. Karena harapan petani tentu ingin menghasilkan buah yang banyak dan kualitas buah yang baik serta umur produktif tanaman yang panjang. Untuk memperoleh benih yang legitim dengan mengikuti prosedur peredaran benih oleh pemerintah, jangan terpengaruh dengan harga miring karena apabila kita salah dalam memilih benih maka akibatnya fatal di kemudian hari akan banyak kerugian yang kita alami. Benih yang bersertifikat dan berlabel menjamin benih yang diterima petani adalah benih yang benar dari sumber benih yang resmi, mutu benih sesuai dengan varietas yang dimaksud dan jaminan ketelusuran terhadap sumber benih mulai dari benih disilangkan (proses hibridisasi) oleh pollinator pada kebun sumber benih sampai benih diterima oleh petani pengguna.

Dalam Permentan RI Nomor 03 Tahun 2022 ini, ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan PSR dari Permentan 07 Tahun 2019 beserta perubahannya yaitu :

  1. Setiap pekebun dapat mengusulkan PSR maksimal 4 ha per orang, hal ini berbeda dengan Permentan sebelumnya yang maksimal 2 ha per orang atau 4 ha per KK.
  2. Perubahan mendasar lainnya berupa pengusulan dapat dilakukan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi melalui dua jalur yaitu jalur mandiri melalui dinas kabupaten dan jalur kemitraan dengan melibatkan perusahaan perkebunan melalui kerjasama antara pekebun dengan perusahaan perkebunan.

Peremajaan sawit rakyat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dalam perkembangan pelaksanaannya masih ditemui berbagai permasalahan.terkait legalitas lahan. Status lahan dalam usulan PSR memerlukan rekomendasi/surat keterangan bahwa lahan yang yang diusulkan tidak berada di kawasan hutan/gambut yang sebelumnya dari Dinas Kehutanan/KPH daerah namun sebagaimana Permentan Nomor 03 Tahun 2022 pada Pasal 17 Ayat (5) bahwa status lahan sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan keterangan tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut dari unit kerja kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan yang dalam hal ini adalah Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Selain itu status lahan yang harus dipenuhi adalah tidak berada di lahan Hak Guna Usaha (HGU) dari kantor pertanahan.

        Hal lain yang ditekankan dalam kunjungan obsservasi ini :

  1. Jangan tergiur dengan harga benih kelapa sawit yang murah karena baik di Provinsi Riau maupun Sumatera Utara masih banyak beredar benih yang murah tanpa sertifikat. Selisih harga perlu diwaspadai, jangan sampai petani menyesal dikemudian hari, benih yang bersertifikat dapat ditelusuri riwayatnya.
  2. Minimnya dana dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait PSR dengan lahan yang cukup luas (250 ha) tidak mampu hanya diturunkan 1 pendamping. Ketersediaan SDM di Kabupaten yang minim juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan PSR.
  3. Dinas Perkebunan maupun PPKS dapat berperan aktif dalam pelaksanaan PSR dengan melaksanakan program-program pelatihan yang mendukung sustainable palm oil. Misal dengan pelatihan pemanfaatan limbah kelapa sawit.