Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan untuk membantu pekebun rakyat dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas, daya saing dan pendapatan serta kesejahteraan petani kelapa sawit. Program PSR yang dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga  saat ini telah memperoleh Rekomendasi Teknis dari Dirjenbun seluas 21.800,9355 ha meliputi 184 Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi pada 15 daerah kabupaten sentra penghasil kelapa sawit di  Sumatera Utara. Untuk tahun 2022 ini, Provinsi Sumatera Utara ditetapkan target PSR oleh Dirjenbun sebesar 10.500 Ha.

Untuk merealisasikan target tersebut, Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4-5 Agustus 2022 bertempat di Hotel Grand Antares Medan melaksanakan Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk mensosialisasikan Permentan RI Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang merupakan perubahan terhadap Permentan RI Nomor 15 Tahun 2020.

Pelaksanaan Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini dibuka oleh : Ir. Lies Handayani Siregar, M.MA. (Kepala Dinas Perkebunan Provsu selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sumatera Utara). Pelaksanaan sosialisasi ini dihadiri perwakilan antara lain : Ditjenbun, BPDPKS, BBPPTP Medan, Perusahaan Perkebunan, Asosiasi Kelapa Sawit, BPKH Medan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Kanwil ATR/BPN Sumatera Utara dan Dinas Kabupaten yang Membidangi Perkebunan di Sumatera Utara, Verifikator, Pendamping Kabupaten dan Tim Peremajaan Sawit Rakyat Pekebun Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Permentan RI Nomor 03 Tahun 2022 ini, ada perubahan mendasar yaitu setiap pekebun dapat mengusulkan PSR maksimal 4 ha per orang, hal ini berbeda dengan Permentan sebelumnya yang maksimal 2 ha per orang atau 4 ha per KK. Perubahan mendasar lainnya berupa pengusulan dapat dilakukan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi melalui dua jalur yaitu jalur mandiri melalui dinas kabupaten dan jalur kemitraan dengan melibatkan perusahaan perkebunan melalui kerjasama antara pekebun dengan perusahaan perkebunan.

Lies Handayani Siregar, dalam arahannya menyatakan bahwa pembangunan perkebunan diarahkan dalam upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil perkebunan. Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit sebagai bentuk keberpihakan kepada pekebun rakyat dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit  rakyat guna  menjaga luasan lahan dan  keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat, dengan sumber pendanaan dari (BPDPKS). Peremajaan sawit rakyat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dalam perkembangan pelaksanaannya masih ditemui berbagai permasalahan. Dalam rangka menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PSR di lapangan telah diterbitkan Permentan Nomor 03 Tahun 2022. Melalui pelaksanaan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Permentan Nomor 03 Tahun 2022 ini diharapkan dapat menyamakan pemahaman dan meningkatkan koordinasi antara stakeholders terkait kelapa sawit dalam rangka  merealisasikan dan memberhasilkan pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat di Provinsi Sumatera Utara.

Pada pelaksanaan sosialisasi ini, Lies Handayani Siregar juga meminta kepada masing-masing Satker PKSP Kabupaten agar dapat meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada kelompok tani/gapoktan/koperasi guna untuk meningkatkan realisasi penanaman dan menyelesaikan terhadap berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan PSR. Disamping itu, perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi teknis dan pihak-pihak terkait di daerah guna untuk membantu pekebun dalam mendapatkan surat keterangan terkait dengan legalitas lahan yang diusulkan. Dukungan perusahaan perkebunan dan asosiasi perkebunan yang ada di Sumatera Utara juga sangat dibutuhkan untuk membantu Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi dalam meningkatkan dan memberhasilkan program peremajaan sawit rakyat di daerah ini, ujarnya.

Susanto (Tim Sekretariat PKSP Ditjenbun) mewakili Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Jenderal Perkebunan, menyampaikan bahwa persyaratan status lahan dalam usulan PSR memerlukan rekomendasi/surat keterangan bahwa lahan yang yang diusulkan tidak berada di kawasan hutan/gambut yang sebelumnya dari Dinas Kehutanan/KPH daerah, namun sebagaimana Permentan Nomor 03 Tahun 2022 pada Pasal 17 Ayat (5) bahwa           status lahan sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan keterangan tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut dari unit kerja kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan yang dalam hal ini adalah Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Terhadap Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi yang telah telanjur mendapatkan surat keterangan dari Dinas Kehutanan/KPH daerah diharapkan dapat mengajukan ulang kembali kepada BPKH Wilayah I Medan. Selanjutnya verifikasi terhadap lahan yang diusulkan oleh Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi yaitu verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Kabupatenyang menerangkan  telah dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan  dengan dilampirkan  foto opencam kondisi lahan dan verifikator.

Selanjutnya, Ahmad Munir (mewakili Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS) dalam pertemuan sosialisasi ini menyatakan bahwa program BPDPKS sesuai Perpres 61 Tahun 2015 jo. Perpres 66 Tahun 2018, meliputi : a) Pengembangan Sumber Daya Manusia; b) Penelitian dan Pengembangan; c) Promosi; d) Peremajaan; e) Sarana dan Prasarana; f) Pemenuhan Kebutuhan Pangan; g) Hilirisasi Industri Perkebunan Kelapa Sawit; dan h) Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati. Berbagai program ini  dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia,  penciptaan pasar domestik, stabilitas harga CPO dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sedangkan tantangan dalam pelaksanaan PSR yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah : a) belum adanya data terkait lahan dan pekebun, pemetaan serta data unit pengelolaan hasil sehingga target persiapan peremajaan kurang optimal; b) Masih terdapat lahan yang telah mendapat dana PSR belum terapat sertfikat lahannya; c) terdapat lahan pekebun yang terindikasi berada pada kawasan hutan, tumpang tindih dan beririsan pada lahan yang menerima dana Peremajaan Sawit Rakyat; dan d) keengganan calon pekebun untuk mengikuti program karena panggilan hukum dari APH. Selanjutnya terkait dengan usulan PSR melalui Jalur Kemitraan, nantinya akan diverifikasi oleh Surveyor yang ditunjuk oleh BPDPKS yang saat ini masih dalam proses lelang terhadap lembaga surveyor yang akan ditunjuk, ujarnya.

Akbar Sukmana (BPKH Wilayah I Medan), menyatakan bahwa  permasalahan utama terkait dengan sawit rakyat yaitu lahan kebun sawit masyarakat di dalam kawasan hutan tetapi belum mendapat legalitas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai perpanjangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah, BPKH Wilayah I Medan siap membantu dalam penerbitan surat keterangan/rekomendasi terkait dengan legalitas status lahan yang diusulkan Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun di Sumatera Utara. BPKH Wilayah I Medan selama ini telah  menerbitkan beberapa surat keterangan/rekomendasi terkait dengan legalitas status lahan dari Kabupaten Serdang Bedagai dan Deli Serdang.

Sedangkan Djonner Effendi D  Sipahutar (mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara), menyatakan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan UPT KPH Wilayah selama ini sangat mendukung pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat di Sumatera Utara melalui dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/384/KPTS/2021 tentang Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini ditandai dengan telah dikeluarkannya surat keterangan terhadap lahan-lahan yang diusulkan Kelompok Tani/Gapoktan/ Koperasi yang tidak berada di kawasan hutan oleh KPH Wilayah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada beberapa daerah kabupaten terkait.

Sejalan dengan Permentan Nomor 03 Tahun 2022 pada Pasal 17 Ayat (5) bahwa status lahan dibuktikan dengan keterangan tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut dari unit kerja kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, untuk ke depannya akan menjadi perhatian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara guna untuk mencegah permasalahan hukum. Untuk itu disarankan apabila masih diperlukan keterlibatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara maka sebaiknya terhadap Pasal 17 ini perlu dilakukan revisi, ujarnya.

Sontian Siahaan (mewakili Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara) dalam penjelasannya menyatakan bahwa Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan Kantor ATR/BPN Kabupaten selama ini sangat mendukung program peremajaan sawit rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Provinsi Sumatera Utara. Isu strategis pelaksanaan PSR di Provinsi Sumatera Utara meliputi : a) kepastian clearance status lahan lokasi PSR; b) terhambatnya legalisasi aset/aset regorm maupun akses reform; c) bidang-bidang tanah masih ada masuk dalam kawasan huttan; d) data PSR masih belum banyak berbasis spasial; dan e) tidak terdapat kegiatan pra sertifikat/survei bersama lokasi calon PSR. Permasalahan ini dapat diatasi melalui pelaksanaan berbagai program di bidang pertanahan yang ada di Kementerian ATR/BPN yang disinergikan dengan program peremajaan sawit rakyat, katanya.

Pada pertemuan sosialisasi ini juga dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sumatera Utara terhadap pelaksanaan peremajaan sawit rakyat tahun 2017-2022. Hal ini dilaksanakan guna untuk mengidentifikasi terhadap berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan dan sekaligus mencari solusi untuk penyelesaian terhadap permasalahan yang ditemui. Selanjutnya penyampaikan laporan realisasi pelaksanaan peremajaan sawit rakyat agar disampaikan secara tepat waktu per tengah bulan dan akhir bulan setiap bulannya dengan surat pengantar dari masing-masing Ketua Satker Kabupaten. Akhirnya kepada semua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten dimintakan untuk melakukan upaya percepatan dalam rangka merealisasikan target PSR Provinsi Sumatera Utara sebesar 10.500 ha pada tahun 2022 dengan tetap mengacu pada persyaratan sebagaimana Permentan Nomor 03 Tahun 2022. (PSR, Agustus 2022).