Koordinasi Tim pelaksana Daerah rencana aksi perkebunan sumatera utara tahun 2022

Puluhan kepala daerah, petani, dan pengusaha sawit, di seluruh Sumatera Utara (sumut), pagi ini Selasa (22/3/2022), berkumpul di JW Marriott Hotel Medan.

Pertemuan itu dilakukan di bawah koordinasi Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB).

Dari informasi yang diperoleh elaeis.co, stakeholder sawit hadir atas undangan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah. Orang nomor dua di Sumut ini ingin menyosialisasikan Peraturan Gubernur Nomor 14/2020 tentang Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAP-KSB) Sumut Tahun 2020-2024.

Selain itu, akan disosialisasikan juga Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/384/KPTS/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAP-KSB yang ditugaskan untuk melaksanakan dan melaporkan RAP-KSB di Sumut.

Dalam pertemuan itu para kepala daerah akan diminta menyampaikan perkembangan pembentukan TPD dan capaian pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Mereka juga akan menjelaskan capaian sertifikasi ISPO di daerah masing-masing. 

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajeckshah membuka secara resmi Pertemuan Koordinasi Tim Pelaksana Daerah (TPD) Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAP-KSB) Provinsi Sumatera Utara (sumut) di JW Marriott Hotel Medan, Selasa (22/3/2022) pagi.

Para pelaku industri sawit, baik pengusaha maupun petani sawit, dan para kepala daerah serta kepala dinas pertanian atau perkebunan dari 15 sentra perkebunan sawit di Sumut hadir dalam acara itu.

Pada kesempatan itu Musa mengungkapkan rasa cemburunya terhadap para petani sawit saat ini.

“Saya cemburu dengan perkembangan harga TBS. Saat masih mengurus kebun sawit saya, harga TBS belum di atas Rp 3.000/kg. Eh, sekarang saya sudah jadi Wagubsu, harga sudah tembus Rp 3.000-an per kg,” kata Musa saat menyampaikan kata sambutan.

Ucapan pria yang akrab disapa Ijeck ini sontak disambut tawa para hadirin.

Meski harga sedang bagus-bagusnya, namun di saat yang sama, dia mengaku mendapatkan curhat dari para petani sawit.

“Harga TBS memang naik, tapi harga pestisida dan pupuk juga naik tajam.Begitu kata petani kemarin ke saya,” katanya.

Itu sebabnya dia meminta semua pihak di Pemprov Sumut, termasuk disbun, memberi perhatian khusus terhadap problem yang dihadapi para petani sawit tersebut. 

Implementasi Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAP-KSB) diharapkan bisa dipercepat di belasan kabupaten sentra perkebunan sawit di Sumatera Utara (sumut).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen untuk melaksanakan RAP-KSB Sumut 2020-2024 dan SK Gubsu Nomor 188.44/384/KPTS/2021 tentang Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAP-KSB oleh pemprov dan pemkab sentra sawit di Sumut.

Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut, Gus Dalhari Harahap SH, berharap pemerintah kabupaten (pemkab), terutama di tingkat dinas yang membidangi pertanian dan perkebunan, benar-benar serius menangani penerbitan surat tanda daftar budidaya (STDB) bagi petani sawit swadaya.

“Mumpung ada dananya, mumpung banyak duitnya disediakan pemerintah pusat untuk pengadaan STDB, tolonglah bapak dan ibu dari kabupaten untuk lebih ligat, lebih rajin mengerjakan STDB ini bagi kami para petani sawit,” kata Gus.

Itu dia ungkapkan saat berdiskusi dengan utusan dinas yang membidangi pertanian dan perkebunan pada pertemuan koordinasi Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (TPD RAP-KSB) Sumut di JW Marriott Hotel Medan, Selasa (22/3/2022) sore.

Kata Gus, pendanaan STDB oleh pemerintah pusat baru terjadi di tahun 2022 ini. Ia tidak yakin pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan STDB untuk tahun 2023 dan 2024.

“Saya prediksi tahun depan itu adalah tahun politik, semua parpol jualan politik, termasuk mengaku peduli sawit. Sementara di tahun 2024 kita enggak tahu. Apalagi kalau sudah ganti presiden, kita enggak tahu apakah duit untuk STDB ini tetap ada atau tidak,” katanya.

“Jangan bapak dan ibu di dinas di kabupaten tahun depan menyesal karena enggak mengerjakan STDB di tahun 2022 ini. Ingatlah bapak dan ibu, syukur-syukur tahun depan tetap ada dananya, tapi bagaimana kalau dana untuk STDB ternyata tahun ini saja. Karena itu, tolonglah soal STDB ini diseriusi,” imbuhnya.

Ia juga meminta pemkab meniru dan mengaplikasikan semangat yang ditunjukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajeckshah dalam urusan perkebunan sawit.

Kata dia, terbitnya Peraturan Gubernur Sumut Nomor 14/2020 tentang Rencana Aksi Perkebunan Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan SK Gubernur Nomor 188.44/384/KPTS/2021 Tanggal 9 Juli 2021 tentang TPD RAP-KSB adalah bukti kepedulian keduanya terhadap industri sawit di Sumut.

“Karena itu kita harus kompak, agar lebih mudah mengerjakan soal STDB ini. Apalagi mumpung ada dana yang cukup besar dialokasikan pemerintah pusat,” tegasnya.