RAPAT KOORDINASI DAN PEMBERKASAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 23 September 2021.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program nasional untuk membantu pekebun rakyat dalam meremajakan tanaman kelapa sawitnya, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas, daya saing dan pendapatan serta kesejahteraan petani kelapa sawit di Indonesia. Program PSR ini dilaksanakan sekaligus dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam mengatasi masalah ekonomi petani akibat dampak pandemi Covid-19. Pelaksanaan program PSR di Sumatera Utara selama periode 2017-2021 telah memperoleh rekomendasi teknis dari Dirjenbun seluas 21.537,3200 ha dan untuk tahun 2021 ini ditetapkan target seluas 20.500 Ha.

Dalam pelaksanaan PSR pada tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara ditemui permasalahan dalam pencapaian target yang ditetapkan tersebut. Permasalahan yang menjadikan kendala utama dalam penerbitan rekomendasi usulan peremajaan kelapa sawit yang diajukan Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi terutama terkait masih belum samanya persepsi antara instansi yang terlibat dalam penerbitan surat keterangan/rekomendasi terhadap lahan yang diusulkan bahwa tidak berada di kawasan hutan dari Dinas Kehutanan/BPKH/KPH dan tidak berada di kawasan HGU dan Kanwil/Kantor Kementarian ATR/BPN.

Untuk penyelesaian permasalahan ini diperlukan sinergi dan  dukungan semua pihak mulai tingkat pusat hingga daerah, antara lain : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN dan Direktorat Jenderal Perkebunan selaku Koordinator Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Tingkat Pusat, BPDPKS, BBPPTP, Dinas Kehutanan dan KPH Provinsi Sumatera Utara, BPKH, Kanwil dan Kantor ATR/BPN di Sumatera Utara. Selain itu juga, diperlukan dukungan Aparat Penegak Hukum (APH) agar dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, dimana petugas dan petani akan merasa nyaman dan terlindungi dalam pelaksanaan di lapangan.

Menyikapi permasalahan yang terjadi ini, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara selaku Koordinator Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Sumatera Utara melaksanakan rapat koordinasi dan pemberkasan guna untuk menyelesaikan kendala dalam mendapatkan legalitas lahan PSR guna untuk merealisasikan target PSR Provinsi Sumatera Utara sebesar 20.500 ha pada tahun 2021 ini. Rapat koordinasi dan pemberkasan ini dilaksanakan di Grand Kanaya Hotel Jl. Darussalam No. 12 Medan pada tanggal 21 s/d 23 Septembet 2021, dibuka oleh : Ir. Lies Handayani Siregar, M.MA. (Kepala Dinas Perkebunan Provsu selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Provsu). Pelaksanaan rapat koordinasi dan pemberkasan ini dihadiri perwakilan antara lain : Menko Bidang Perekonomian, Ditjenbun, BBPPTP Medan, Surveyor Indonesia, BPKH Medan, Dinas Kehutanan Provsu, Kanwil ATR/BPN Sumatera Utara dan Dinas Kabupaten yang Membidangi Perkebunan di Sumatera Utara, Tim Peremajaan Sawit Rakyat Pekebun Provsu serta verifikator/pendamping pelaksanaan PSR.

Lies Handayani Siregar, dalam arahannya menyampaikan bahwa perlunya sinergi dan dukungan semua pihak di daerah (Dinas Kehutanan/KPH, BPKH, Kanwil/Kantor Kementerian ATR/BPN, APH dan Dinas Perkebunan) dan pusat (Dirjenbun, Kementerian KLHK dan Kemnterian ATR/BPN) untuk merealisasikan target peremajaan kelapa sawit rakyat tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara sebesar 20.500 ha.

Permasalahan utama dalam merealisasikan target usulan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dari Kabupaten di Sumatera Utara, pada umumnya dikarenakan sulitnya dalam mendapatkan surat keterangan/rekomendasi terhadap status lahan yang tidak berada di kawasan hutan dari Dinas Kehutanan/KPH Provsu dan tidak berada di kawasan HGU dari Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten di Sumatera Utara. Hal ini terjadinya dikarenakan masih belum adanya kesepahaman dari Dinas Kehutanan/KPH Provsu dan Kanwil/Kantor Kementerian ATR/BPN Provinsi dan Kabupaten di Sumatera Utara dalam penerbitan surat keterangan/rekomendasi dimaksud, sehingga dalam pelaksanaannya berbeda-beda di masing-masing daerah kabupaten. Permasalahan lainnya, beberapa Satker Peremajaan Kelapa Sawit Kabupaten di Sumatera Utara dan Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi diperiksa APH yang menjadikan terhambatnya dalam merealisasikan target PSR dari masing-masing kabupaten.

Selanjutnya, Agus Hartono selaku Kepala BBPPTP Medan mewakili Direktorat Jenderal Perkebunan, menyampaikan bahwa persyaratan status lahan dalam usulan PSR yang memerlukan rekomendasi/surat keterangan dari Dinas Kehutanan/KPH, BPKH dan ATR/BPN Daerah Provinsi dan Kabupaten merupakan rekomendasi hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dibuat bukan untuk mempersulit Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi tapi untuk membantu dalam rangka meningkatkan status lahan yang dimiliki menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dan program ISPO.

Surat keterangan/rekomendasi dari Dinas Kehutanan/KPH, BPKH dan Kanwil/Kantor Kementerian ATR/BPN Daerah Provinsi dan Kabupaten yang diperlukan hanya dalam bentuk overlay terhadap titik koordinat yang diusulkan Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi bahwa tidak berada di kawasan hutan atau di kawasan HGU. Surat keterangan/rekomendasi ini, untuk memastikan  bahwa lahan yang diusulkan tidak berada di kawasan hutan/HGU dan bukan dalam bentuk pensertifikatan sehingga tidak perlu dikenai biaya PNBP sebagaimana penerbitan sertifikat Hak Milik.

Terkait penyelesaian permasalahan dalam penerbitan surat keterangan legalitas lahan dalam usulan persyaratan PSR, Khadikin (mewakili Kemenko Bidang Perekonomian) berjanji akan mengkoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian ATR/BPN dalam rangka penyamaan pemahaman guna untuk dukungan dalam penerbitan surat keterangan/rekomendasi terhadap status lahan yang diusulkan tidak berada di kawasan hutan/HGU. Bentuk dukungan yang diperlukan tersebut, berupa Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian ATR/BPN kepada jajaran di Provinsi dan Kabupaten di Sumatera Utara untuk sebagai dasar dalam  penerbitan surat keterangan atau rekomendasi terhadap status lahan usulan PSR, ujarnya.

Selanjutnya Fernando L. Tobing (Kepala BPKH Medan) sebagai perpanjangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah, siap membantu dalam penerbitan surat keterangan/rekomendasi terkait dengan legalitas status lahan yang diusulkan Kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun di Sumatera Utara. BPKH Medan sebenarnya sudah dan sedang menerbitkan beberapa surat keterangan/rekomendasi terkait dengan legalitas status lahan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk memudahkan kerja BPKH Medan dalam mengoverlay terhadap legalitas status lahan yang diusulkan agar datanya dibuat dalam bentuk exel. Dalam permohonan menerbitkan surat keterangan/ rekomendasi terkait dengan legalitas status lahan yang diusulkan tersebut agar dikoordinir oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan, ujarnya.

Dalam pertemuan pemberkasan ini, Gilang (mewakili Dirjenbun) mengharapkan agar Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten dan Provinsi Sumatera Utara agar terus menginput kelengkapan berkas dokumen usulan PSR guna untuk mengetahui kekurangan berkas yang diajukan oleh masing-masing Kelompok Tani/Gapoktan/ Koperasi. Terhadap permasalahan kelengkapan persyaratan legalitas lahan, Dirjenbun akan segera menyelesaikan dengan kementerian terkait di pemerintah pusat. Ke depannya diharapkan Dirjenbun, BPDPKS, Dinas Perkebunan Provsu dan Dinas Kabupaten yang Membidangi Perkebunan Kabupaten di Sumatera Utara,  agar meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan PSR yang dilakukan masing-masing kelompok secara berjenjang guna untuk menginventaris, mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan PSR di Provinsi Sumatera Utara. (PSR, September 2021).