RAPAT KOORDINASI PERTEMUAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI PROVINSI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Implementasi Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Sumatera Utara dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024 serta Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara (RAP KSB Sumut) Tahun 2024, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara melalui dana APBD Tahun Anggran 2021 melaksanakan Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Gubernur 14 tahun 2020 tentang RAP KSB Sumut secara daring/zoom pada tanggal 29 September 2021 di Ruang Informasi Publik Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dibuka oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang  diikuti oleh 15 peserta dari Kabupaten/Kota penghasil komoditi kelapa sawit serta pemerhati dan praktisi.

Narasumber pada pertemuan tersebut berasal dari Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri,  Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Tim Ahli -TPD Rencana  Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan Sumatera Utara.

Adapun materi yang dibahas pada pertemuan ini  mencakup : Peningkatan penerapan standarisasi perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui : (1) Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur; (2) Kapasitas dan kapabilitas pekebun; (3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;(4) Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa dan (5) Percepatan sertifikasi perkebunan kelapa sait berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm/Oil /ISPO).

Tahapan penyusunan dokumen RAD KSB meliputi : (1) Pembentukan tim penyusun, diketuai Kepala OPD pelaksana sektor perkebunan dan melibatkan sektor terkait dan menetapkan tim penyusun dengan SK Kepala Daerah; (2) Persiapan penyusunan, pengumpulan data dan informasi umum maupun teknis; (3) Perumusan rencana aksi, memilih dan menetapkan program dan kegiatan prioritas untuk dimasukan dalam dokumen; (4) Konsultasi publik, untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait; (5) Penetapan, melalui Peraturan Kepala Daerah dan sosialisi publik.  Tantangan dalam pembuatan Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah antara lain : (1) kurangnya anggaran, (2) tidak ada penugasan yang tegas terhadap kegiatan rencana aksi serta (3) tidak ada kebijakan khusus untuk mengakomodir dalam pembuatan Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan di daerah (Kabupaten). Dari hasil diskusi yang dipandu oleh moderator dari Kompasia Empiro Institute disimpulkan bahwasanya perlunya pelaksanaan sosialisasi untuk dapat dilaksanakan di masing-masing daerah yaitu tata kelola perkebunan yang baik dan benar.