Penyaluran dana PSR oleh BPDPKS Kepada 29 Kelompok Tani Pekebun di SUMUT tahap II tahun 2021

Medan, 29 April 2021.

Sebanyak 29 Koperasi/Gapoktan/Kelompok Tani Pekebun di Provinsi Sumatera Utara melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 3  Pihak Tahap II Tahun 2021 dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan pihak perbankan, dilaksanakan pada tanggal 29 April 2021 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Jl. Jenderal A.H. Nasution Nomor 24 Medan. Penandatangan PKS 3 Pihak terhadap usulan Koperasi/Gapoktan/ Kelompok Tani Pekebun yang telah mendapat persetujuan rekomendasi teknis dari Dirjenbun pada tahun 2020 lalu. 

Program PSR ini dilakukan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan dengan BPDPKS bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten guna untuk membantu  para petani/pekebun di Indonesia melakukan peremajaan terhadap tanaman sawit yang sudah usia tua dan tidak produktif dikarenakan bibit yang digunakan illegitem. Hal ini dilakukan untuk membantu petani/pekebun rakyat dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sawit serta sekaligus pendapatannya.

Agus Hartono yang mewakili Dirjenbun, menyatakan bahwa adanya keterlambatan waktu dalam mulai proses pengusulan hingga penandatangan ini dikarenakan berkas yang disampaikan oleh Koperasi/Gapoktan/Kelompok Tani  yang belum lengkap. Setelah penandatangan PKS 3 dan dana di transfer ke rekening masing- masing petani maka selanjutnya dimintakan agar segera memanfaatkan dana bantuan yang diberikan pemerintah ini benar-benar untuk  peremajaan sawit dan bukan digunakan untuk hal-hal lain. Penggunaan dana peremajaan sawit ini harus berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disusun petani, kepada para pendamping agar dapat membantu  petani dalam proses pelaksanaan di lapangan baik terkait dengan pelaksanan fisik maupun proses pencairan dana. Pelaksanaan realisasi fisik di lapangan harus segera dilakukan, karena jika tidak maka dana yang sudah diberikan ini akan diblokir pihak bank dan dikembalikan kepada BPDPKS apabila dalam jangka 2 tahun tidak digunakan. Para petani juga dimintakan untuk dapat membuat testimoni dan memviralkan tentang manfaat dan keberhasilan  program PSR.

Dalam penjelasannya Ir. Lies Handayani Siregar, MMA (Kepala Dinas Perkebunan Provsu) selaku Ketua Tim Peremajaan Sawit Pekebun menyatakan bahwa dalam penanandatangan 3 Pihak Tahap II ini melibatkan Bank SUMUT, BRI, BNI dan Mandiri dengan 29 Koperasi/Gapoktan/Kelompok Tani  atau 1.584 petani/pekebundari 13 Kabupaten penghasil sawit di Provinsi Sumatera Utara. Adapun luas lahan yang mendapat bantuan untuk peremajaan sawit rakyat adalah 3.771 ha dengan dana yang dikucurkan ke petani seluruhnya mencapai sekitar Rp.113,13 Milyar. Ini adalah yang tahap II, tahap I yang lalu telah dilakukan PKS 3 untuk luas ± 600 Ha dari Total rekomendasi yang kita peroleh tahun 2020 seluas 11.026 Ha.

Harapan saya, gunakan kesempatan ini untuk meraih sebesar-besarnya seluas-luasnya untuk peremajaan pertanaman kelapa sawit kita di Provsu, namun demikian saya ingatkan dana yang diberikan ini tidak dibenarkan penggunaannya, untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan kelapa sawit. Siapkan Administrasi dengan baik, bekerjasamalah dengan pihak-pihak yang berkompeten, jangan asal-asalan, karena setiap rupiah yang di keluarkan harus dipertanggungjawabkan.

Harapan saya pada tahun 2021 kita dapat merealisasikan target yang diberikan Direktoral Jenderal Perkebunan untuk peremajaan sawit rakyat di Provinsi Sumatera Utara sebesar 20.500 Ha. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan semua pihak baik asosiasi, Petani kelapa sawit, Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Aparat Penegak Hukum, Badan Pertanahan Nasional dan instansi  terkait lainnya. Inshaallah peremajaan terwujud, petani sejahtera Sumut Bermartabat.

Selanjutnya, Reno (mewakili dari BPDPKS), menjelaskan bahwa dalam penggunaan dana PSR ini, Koperasi/Gapoktan/Kelompok Tani jangan mau diintervensi oleh pihak pemborong maupun pihak lainnya karena kewenangan penggunaan dana ini sepenuhnya ada pada petani dan ketua kelompok. Penggunaan dananya harus berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan disepakati kelompok tani dalam RAB. Apabila ada permasalahan dalam proses pencairan dana PSR, ketua kelompok  agar menanyakan secara langsung kepada BPDPKS tanpa melalui perantara pihak-pihak lain, katanya. (PSR, 2021)