Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Sumatera Utara Melakukan Audensi Dalam Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Di Dinas Perkebunan Provinsi Sumut

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sumatera Utara pada tanggal 14 April 2021 melaksanakan audiensi dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Audensi KTNA Provinsi Sumatera Utara ini dipimpin Hj. Taty Djuwita Nagawati Siregar selaku Ketua KTNA bersama-sama dengan beberapa Ketua KTNA Kabupaten/Kota dan diterima langsung oleh Ibu Ir. Lies Handayani Siregar, M.MA. (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara) bersama-sama dengan Tim Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan di ruang rapat Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Jln. Jenderal AH. Nasution  No 24  Medan.

Dalam pertemuan tersebut, Ir. Lies Handayani Siregar, M.MA. menjelaskan bahwa pelaksanaan PSR  ini merupakan program nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bersama-sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sejak tahun 2017 s/d 2020 telah diterbitkan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan  seluas 20.495,9815 ha untuk peremajaan sawit rakyat di Provinsi Sumatera Utara. Dalam tahun 2021 ini, Provinsi Sumatera Utara diberi target seluas 20.500 ha dan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan PSR ini diperlukan dukungan semua pihak termasuk KTNA sebagai lembaga

yang mewadahi kepentingan petani/pekebun di Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, Ginda Harahap selaku Sekretaris KTNA Sumatera Utara menyatakan bahwa tujuan dari koordinasi dan konsultasi ini agar mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan pelaksanaan PSR di beberapa kabupaten di Sumatera Utara, hal ini dikarenakan KTNA dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara merupakan mitra kerja dalam mensukseskan pelaksanaan PSR. Di sisi lain, informasi yang diperoleh dari perwakilan KTNA Kabupaten bahwa dalam pelaksanaan PSR ini ditemukan beberapa permasalahan antara lain terkait legalitas status lahan dan proses administratif yang dikeluhkan kelompok tani/koperasi/gapoktan.

Terkait dengan permasalahan PSR di lapangan, Dinas Perkebunan Provsu telah berupaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi terkait dengan legalitas lahan,  proses pencairan dana, realisasi kegiatan fisik di lapangan yang masih rendah dan lain-lain. Namun kewenangannya tidak semua berada di Dinas Perkebunan Provsu  karena ada instansi lain seperti Dinas Kehutanan Provsu, Badan Pertanahan Nasional, pihak perbankan dan lain-lain, untuk itu ke depannya  diperlukan koordinasi dan monitoring yang lebih intensif dan duduk bersama guna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan PSR yang terjadi ujar Banua Pane, SP., MSi selaku Wakil Ketua Tim PSR Provsu.

Dalam pertemuan ini dimintakan bantuan KTNA untuk menginformasikan kepada para petani/pekebun bahwa apabila ada nantinya ditemui permasalahan di lapangan dalam pelaksanaan PSR agar dapat melaporkannya secara tertulis dilengkapi dengan bukti dan data  lengkap untuk disampaikan secara berjenjang kepada Tim PSR Kabupaten, Tim PSR Provinsi, Ditjenbun dan BPDPKS sesuai dengan permasalahan dan kewenangannya masing-masing. (PSR, 2021).