Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara

Gubernur Harapkan Sengketa Kasus Tanah di Sumatera Utara Segera Selesai

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengharapkan masalah tanah di daerah ini segera selesai. Karena, selain untuk kepastian hukum, hal tersebut juga berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara di Hotel JW Marriot, Jalan Putri Hijau Medan, Rabu 31 Maret 2021. “Saya harap kasus sengketa tanah segera selesai, baik yang melibatkan rakyat maupun pihak lainnya,” kata Gubernur.

Untuk itu, kata Gubernur, Rakor GTRA diharapkan mampu menyelesaikan masalah pertanahan dengan lembaga teknis lainnya, melalui penyelesaian penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Sumatera Utara.

Gubernur mencontohkan, sengketa lahan eks Hak Guna Usaha PTPN II yang sudah berlangsung lama. Karena itu, melalui pertemuan tersebut harus dapat dirumuskan langkah-langkah strategis guna penyelesaiannya. Sehingga rakyat mendapat kepastian hukum.

Kepastian hak atas tanah, kata Gubernur, berujung pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Masyarakat bisa mengoptimalkan tanahnya untuk pertanian, perkebunan atau yang lainnya. Sehingga pendapatan daerah juga ikut meningkat.

Selain itu, Gubernur juga mengajak pihak yang terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meningkatkan sinergi guna menyelesaikan masalah sengketa tanah. “Saya kepengin bergandengan tangan. Saya ingin menyelesaikan masalah ini. Saya berdoa selesailah urusan agraria ini sehingga ada kepastian, ”ujar Edy Rahmayadi yang turut didampingi oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Lies Handayani Siregar dan kepala Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Dadang Suhendi mengatakan, rencana kerja gugus tugas tahun 2021 salah satunya menyelesaikan sengketa tanah eks Hak Guna Usaha PTPN III di Blok 37 di Martoba Pematangsiantar yang luasnya kurang lebih 25 hektare serta menyelesaikan hasil Rakor GTRA yang belum selesai pada tahun 2020.

Adapun hasil GTRA 2020 menghasilkan lokasi kegiatan redistribusi yang berbasis rencana dan program di sektor perkebunan, pariwisata dan transmigrasi. Di bidang perkebunan, telah dilakukan di lokasi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lokasi tersebut secara nasional telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas Reforma Agraria.

“Prioritas pertama yang direncanakan pada kuartal pertama tahun ini adalah penyerahan sertifikat kepada 269 kepala keluarga yang di tiga Desa di Kecamatan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 307 hektar,” kata Dadang.

Sedangkan di bidang pariwisata, telah akurat di 10 Desa wisata yang berada di Kawasan Danau Toba dan Desa Agrowisata Denai Lama, Pantailabu, Deli Serdang.