Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 3 Pihak Tahap I Tahun 2021 Program Peremajaan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara

Medan, 4 Maret 2021.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 3  Pihak Tahap I Tahun 2021 Program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Maret 2021 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Jl. Jenderal A.H. Nasution Nomor 24 Medan. Penandatangan PKS 3 Pihak ini melibatkan BPDPKS, Perbankan (BRI dan BNI) dan Koperasi/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani sebanyak 7 kelompok yang berasal dari Kabupaten Labuhanbatu, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Serdang Bedagai dan Asahan.

Koperasi/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani yang menandatangani PKS Tahap I Tahun 2021 ini, merupakan realisasi dari pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2020 yang telah mendapat Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian  Pertanian. Adapun ketujuh Koperasi/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani yang menandatangani PKS tersebut, terdiri dari :

  1. Koperasi Produsen Karya Cipta Bersama Ajamu Kabupaten Labuhanbatu.
  2. Koperasi Produsen Sawita Makmur Jawi Kabupaten Labuhanbatu.
  3. Koperasi Produsen Sahabat Dua Arah Kabupaten Padang Lawas Utara.
  4. Gabungan Kelompok Tani Buka Dalam Najeges Kabupaten Padang Lawas Utara.
  5. Kelompok Tani Sumber Makmur Kabupaten Mandailing Natal.
  6. Gabungan Kelompok Tani Mandiri Kabupaten Serdang Bedagai.
  7. Kelompok Tani Kedai Padang Kabupaten Asahan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya realisasi pelaksanaan PSR, makin banyak permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya di lapangan, baik terkait dengan legalitas lahan, pencairan dana, realisasi kegiatan fisik di lapangan yang masih rendah dan lain-lain. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan pada bulan Februari 2021,  bahwa dari seluas 20.495,9815 ha yang sudah diterbitkan rekomendasi teknisnya untuk Provinsi Sumatera Utara selama periode 2017 s/d 2020 realisasi tanamnya baru hanya sekitar 39,29%. Kondisi yang terjadi ini memerlukan perhatian serius dari kita semua terutama para Ketua Koperasi/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani yang telah menerima realisasi dana PSR, ujar Lies Handayani Siregar (Kepala Dinas Perkebunan Provsu)  selaku Koordinator pelaksanaan PSR Provinsi Sumatera Utara.

Begitu pula untuk tahun 2021 ini, Direktorat Jenderal Perkebunan telah menargetkan untuk Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan PSR sebesar 20.500 ha. Hal ini tentunya akan membutuhkan kerjasama yang lebih baik lagi mulai dari Koperasi/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani, Tenaga Pendamping/Surveyor, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pihak Perbankan, Direktorat Jenderal Perkebunan dan BPDPKS untuk suksesnya program ini ke depannya. Permasalahan yang timbul selama ini dalam pelaksanaan PSR agar dapat diselesainya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Selain itu dikarenakan masih banyak ditemui berbagai permasalahan dalam proses pencairan dana PSR selama ini, BPDPKS telah menetapkan Skema Penyaluran Dana PSR melalui Virtual Account guna untuk memudahkan Koperasi/Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani dalam proses pencairan dana PSR. (PSR,2021).