FGD Penyelesaian Status Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Sumatera Utara Dalam Rangka Percepatan Sertifikasi ISPO

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong pelaksanaan program Sawit Rakyat berkelanjutan dan  penyelesain status lahan di wilayahnya karena mampu mendongkrak nilai ekonomi produk sawit. Untuk mewujudkannya, Pemrov Sumut melalui Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan  Sumatera Utara (FOKSBI Sumut) melakukan diskusi yang mengangkat topik keterlanjuran penguasaan kebun kelapa sawit di dalam  kawasan hutan yang menjadi salah satu kendala terhadap percepatan sertifikasi ISPO sesuai Permentn 38 tahun 2020.

“Sebanyak 50 persen lahan sawit kita adalah milik petani. Namun, kita tahu tidak semua tanah petani sertifikatnya ada. Selain itu, sebagian lahan yang dikelola petani itu ternyata masuk dalam kawasan hutan. Untuk meminimalkan perlu penyelesaian multisektor,” ujar Plt Kepala Dinas Perkebunan Sumater Utara, Ir Nazli M.MA, di  Hotel JW  Marriot Medan, Kamis (04/02/2021).

Menurutnya, jumlah lahan sawit di Sumatera Utara mencapai 1,3 juta hektare atau terluas kedua di Indonesia setelah Riau. “Program yang sudah dilaksanakan pemerintah adalah peremajaan kelapa sawit dan itu dibiayai Badan Pengelola dana kelapa sawit (BPDP-KS). Itu dana kutipan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Peremajaan sawit di Sumut mulai dari tahun 2019 sudah mencapai 5.000 hektare lebih,” jelas Herawati.

Menurutnya program program Sawit Rakyat berkelanjutan akan secara otomatis mendongkrak nilai ekonomis sawit. Fluktuasi harga CPO dan TBS saat ini, menurut Herawati merupakan hal yang lazim dan akan kembali pulih. “Fluktuasi harga di subsektor perkebunan dan pertanian itu biasa. Tidak perlu khawatir, bahkan bisnis benih pun masih cerah.”

Selain itu, program Sawit Rakyat berkelanjutan juga akan meningkatkan produktivitas sawit dan juga memberikan kejelasan Status lahan .

Pertemuan kali ini juga di hadiri Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik , Kepala dinas Perkebunan, Bappeda Sumut, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup DLL sedangkan dari pihak Akademisi hadir juga Direktur PPKS beserta tim Ahli