Penandatangan PKS 3 Pihak Program Peremajaan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Program Peremajaan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2020 di targetkan seluas 14.500 Ha, hingga bulan Nopember 2020 sudah masuk rekomendasi Dirjenbun seluas ± 10.500 Ha.

Pelaksanaan Kegiatan Penandatangan PKS 3 Pihak tahap ke V dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 bertempat di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, yang melaksanakan perjanjian PKS 3 Pihak  sebanyak 9 (Sembilan) kabupaten antara lain  Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Asahan yang dikuti oleh sebanyak 18 kelompok tani/koperasi dengan rincian sebagai berikut :

Pada Kegiatan PKS 3 Pihak secara resmi dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Koordinator Peremajaan Kelapa sawit Provinsi Sumatera Utara, Hadir pada acara kegiatan Penandatangan PKS 3 Pihak antara lain : Koordinator wilayah bersama Tim PSR Sumatera Utara, BPDPKS, pihak Perbankan BRI, BNI dan Ketua Kelompok, Gapoktan/koperasi.

Kegiatan PKS 3 Pihak adalah merupakan proses yang dilaksanakan oleh pihak BPDPKS, Per Bank an serta kelompok, Gapoktan/koperasi.  

Pelaksanaan PKS 3 Pihak ini merupakan proses tahapan PSR untuk tahap transfer dana yang akan disalurkan ke penerima dana yang akan melaksanakan peremajaan di kabupaten oleh kelompok Tani, Gapoktan/koperasi..

Dalam sambutan Plt. Kepala Dinas Perkebunan yang yang disampaikan oleh Koordinator Peremajaan Ibu Lies Handayani Siregar,  kegiatan PKS 3 Pihak ini adalah merupakan proses dari kegiatan peremajaan Kelapa sawit rakyat pekebun, yang diawali dari usulan dari kelompok Tani, Gapoktan/koperasi yang seterusnya verifikasi tingkat Dinas kabupaten, Provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan selanjutnya ke BPDPKS, rangkaian tahapan tersebut merupakan proses panjang yang ditunggu dan hari ini telah dilaksanakan PKS 3 Pihak dan selanjutnya transfer dana ke kelompok Tani, Gapoktan/koperasi. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah mulai perbaikan regulasi tentang persyaratan PSR yang begitu banyak dokumen dokumen yang di penuhi sampai dengan 2 (dua) syarat untuk mengusulkan PSR Kelembagaaan dan Legalitas.

Selanjutnya diharapkan kepada semua kelompok Tani, Gapoktan/koperasi setelah transfer dana dapat memanfaatkan untuk pembangunan kebun, tentunya dana hibah Rp. 30. Juta yang diterima akan sangat membantu dalam rangka membangun kebun, untuk itu harapannya dengan adanya program PSR dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa sawit secara khusus di Provinsi Sumatera Utara.