Presiden Jokowi Tinjau Kawasan Lumbung Pangan Food Estate Baru di Humbang Hasundutan

Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan kawasan lumbung pangan (Food Estate) baru dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 27 Oktober 2020. Kawasan lumbung pangan baru yang ditinjau terletak di Desa Ria-Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.

Pengembangan kawasan lumbung pangan di Sumatera Utara mencakup lahan dengan luas keseluruhan mencapai 30.000 hektare dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Selain itu, dalam pengembangannya turut diupayakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan membuka peluang usaha secara lebih efisien.

“Di Kalimantan Tengah akan dibangun Food Estate khusus untuk padi dan singkong. Di sini (Sumatera Utara) ada luas lahan 60.000 hektare yang akan digunakan sebagai Food Estate seluas 30.000 hektare,” ujar Presiden dalam keterangannya.

Lumbung pangan ini nantinya akan tersebar di sejumlah kabupaten di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Sebagai langkah awal pengembangan, di Humbang Hasundutan akan terlebih dahulu dibangun sebuah kawasan hortikultura yang akan menempati lahan seluas 215 hektare. Komoditas yang akan diproduksi dalam lahan tersebut di antaranya bawang merah, bawang putih dan kentang dengan segala produk turunan dan olahannya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga meninjau penanaman bibit komoditas hortikultura yang telah disiapkan.

“Insya Allah nanti, ini sudah mulai (tanam), akan kita lihat hasilnya kira-kira 2 sampai 2,5 bulan ke depan. Akan kita lihat nanti,” tutur Presiden.

Dalam proyek pengembangan lumbung pangan baru di Sumatera Utara, Kepala Negara ingin melihat proses bisnis terintegrasi yang nantinya akan dijalankan. Dari situ kemudian akan disempurnakan dan dapat menjadi contoh bagi pengembangan lumbung pangan serupa di provinsi-provinsi lainnya. Pengolahan lahan di lokasi pengembangan 215 hektare lahan tersebut akan melibatkan setidaknya tujuh kelompok tani yang menaungi 169 petani di Desa Ria-Ria.

Korporasi petani memang akan menjadi basis dari pengembangan kawasan lumbung pangan baru di sejumlah wilayah. Nantinya, pengembangan kawasan itu akan dilakukan secara terintegrasi mencakup proses pertanian, perkebunan dan peternakan dengan mekanisasi pertanian dan melakukan hilirisasi pascapanen untuk menghasilkan produk-produk olahan yang akan meningkatkan nilai tambah.

Dalam proyek pengembangan lumbung pangan baru ini, Presiden ingin melihat proses bisnis terintegrasi yang nantinya akan dijalankan. Kemudian akan disempurnakan dan dapat menjadi contoh bagi pengembangan lumbung pangan serupa di provinsi-provinsi lainnya.

“Kita ingin melihat model bisnisnya seperti apa, proses bisnis yang akan dilakukan di sini seperti apa, hitung-hitungannya sudah ada. Ini akan menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain yang ingin membuat Food Estate,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan lumbung pangan (Food Estate) tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang turut didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Ir. Nazli, MMA serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait lainnya menyebutkan, khusus Food Estate di Humbang Hasundutan ini produksinya diperkirakan akan memenuhi kebutuhan komoditas bawang merah, bawang putih dan kentang untuk wilayah Sumatera Utara hingga Pulau Sumatera.

“Penyediaan kebutuhan beberapa komoditas kita di Sumatera Utara masih sedikit, bisa dipenuhi dari sini. Untuk Sumatera Utara saja masih kurang, belum lagi untuk Pulau Sumatera,” ujar Gubernur.

Dicontohkannya, bahwa komoditas bawang merah selama ini masih harus dipasok dari Brebes. Padahal menurutnya, lahan di Sumatera Utara cukup subur dan areal yang potensial cukup luas. Untuk itu beliau menekankan bahwa langkah ini perlu dimulai dengan menjadikan Humbang Hasundutan sebagai kawasan dimulainya program Food Estate.

“Kita berharap pasokan bawang putih, bawang merah, kentang, wortel selain dari Tanah Karo, itu nanti dari sini. Jadi pusatnya nanti dari sini karena lahannya masih begini besar,” ucap Gubernur.

Gubernur juga meyakini, dengan kehadiran Presiden Joko Widodo ke Sumatera Utara guna meresmikan dimulainya program Food Estate, akan menjadi penanda awal mula dari konsep agrarisnya Sumatera Utara yang selama ini juga telah menjadi salah satu provinsi yang produktif di sektor pertanian.

“Dengan kehadiran Presiden ini sebagai motivasi bagi kita. Untuk lahannya sudah ada, tidak ada masalah dan sedang dalam proses,” ujar Gubernur.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan ada tujuh perusahaan swasta siap berinvestasi untuk mendukung pengembangan kawasan Food Estate atau lumbung pangan khusus hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. Ketujuh perusahaan swasta yang telah menanamkan modal untuk pengembangan kawasan Food Estate hortikultura adalah PT Indofood, PT Calbee Wings, PT Champ, PT Semangat Tani Maju Bersama, PT Agra Garlica, PT Agri Indo Sejahtera, dan PT Karya Tani Semesta.

Menteri Pertanian menjelaskan bahwa proyek Food Estate ini bertujuan membangun kawasan hortikultura terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern, mendorong sinergitas dengan stakeholders, serta mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi.

Lebih lanjut Menteri Pertanian menjelaskan bahwa pengembangan kawasan Food Estate di Sumatera Utara dilaksanakan dengan model industri hulu-hilir termasuk pasca panen, kemudian akan ada “market place” seperti pasar modern untuk menyerap hasil produksi petani.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto menjelaskan bahwa target pembukaan lahan untuk pengembangan Food Estate di Humbang Hasundutan seluas 1.000 hektare untuk tahun 2020 berasal dari sumber dana APBN Kementerian Pertanian dengan luas 215 hektare dan swasta 785 hektar.

“Skema yang pas untuk menggerakkan agribisnis Food Estate ini adalah korporasi kemitraan antara petani dan investor. Petani sebagai sumberdaya manusia yang ada disini merupakan pemilik lahan, sekaligus sebagai tenaga kerja produktif,” katanya.

Menurut dia banyak sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan Food Estate ini, tidak hanya peningkatan

Pengembangan Food Estate ini juga bertujuan memperkuat kerja sama dan sinergitas petani dengan stakesholders terkait, sekaligus meningkatkan kapasitas petani untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani.

Di samping peninjauan lumbung pangan (Food Estate), Presiden juga menyerahkan 22.007 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Stadion Simangaronsang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Sumatera Utara. Sertifikat yang diberikan terdiri atas 20.637 sertifikat yang berasal dari program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 47 sertifikat untuk rumah ibadah, 1.236 sertifikat untuk aset dan barang milik negara serta 87 sertifikat untuk bidang lahan yang berada di kawasan lumbung pangan yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Hari ini diserahkan kurang lebih 20 ribu-an sertifikat untuk Provinsi Sumatera Utara. Khusus untuk Humbang Hasundutan ada penyerahan sertifikat yang berada di lokasi lumbung pangan, itu ada 87 sertifikat,” ucap Presiden.

Penyerahan sertifikat untuk rakyat kali ini hanya dihadiri langsung oleh penerima dalam jumlah yang sangat terbatas sebagai bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan. Sebagian besar penerima mengikuti jalannya acara penyerahan melalui konferensi video dari sejumlah titik di tempat terpisah.

Kepada para penerima, Presiden menitipkan pesan untuk menjaga sertifikat yang telah diterimanya tersebut dengan baik. Kepemilikan sertifikat tersebut juga berarti membuka akses permodalan ke perbankan apabila di antara para penerima ada yang ingin menggunakannya sebagai modal usaha. Namun, Kepala Negara juga mengingatkan agar dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut hanya diperuntukkan untuk hal-hal produktif. Pada acara penyerahan sertifikat tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi