RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NO. 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI PROVINSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 – 2024

Sebagai tindak lanjut diterbitkan dan disahkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2020 yang merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024, dilaksanakan Rapat Kordinasi pada tanggal 21 Oktober 2020 di JW Marriott Hotel Medan dengan agenda Pembahasan Internalisasi Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAP KSB) Sumatera Utara ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan masing-masing pada Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Rapat kordinasi merupakan rapat perdana dibuka oleh Ketua Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Sumatera Utara DR. Ir. Hj. R. Sabrina, MSi yang juga merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara didampingi Ketua Harian Ir. Nazli, MMA yang juga selaku Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Dalam laporannya, Ir. Nazli, MMA menyampaikan rapat kordinasi diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan perkelapasawitan di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait, instansi/lembaga vertikal terkait, unsur akademisi, tim ahli FoKSBI, asosiasi pengusaha perkebunan kelapa sawit, asosiasi petani kelapa sawit, Perusahaan Perkebunan Negara dan Perkebunan Besar Swasta Nasional, Organisasi Non Pemerintahan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Ir. Nazli, MMA juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerjasama dan peran serta para pimpinan OPD maupun seluruh para pemangku kepentingan perkelapasawitan di Sumatera Utara dalam menjawab kebutuhan daerah akan sebuah acuan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang dituang dalam bentuk Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAP KSB Sumatera Utara, terutama kepada United Nations Development Programme Sustainable Palm Oil Initiative (UNDP-SPOI) yang telah mensupport terlaksananya kegiatan forum tersebut.

DR. Ir. Hj. Sabrina, MSi dalam sambutan dan arahannya menyampaikan, Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Provinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/343/KPTS/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan No. 188.44/1376/KPTS/2018 tanggal 7 Nopember 2018.

Dengan struktur yang telah ditetapkan, forum menyusun RAP-KSB Sumatera Utara melalui serangkaian pertemuan dan konsultasi publik mengacu pada Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan yang terdiri atas 5 (lima) Komponen meliputi 1) Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur, 2) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun, 3) Pengelolaan dan PemantauanLingkungan, 4) Tata Kelola Perkebunan dan Penangan Sengketa, dan 5) Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) atau Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit yang pada prinsipnya komponen-komponen tersebut untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing OPD maupun Instansi/Lembaga terkait dalam pembangunan sektor kelapa sawit berkelanjutan di Sumatera Utara, jelasnya.

Selanjutnya Indra Gunawan Girsang, STP, MMA, Kepala Seksi Pembinaan Usaha yang juga Plt. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran dalam paparannya menekankan bahwa setiap komponen yang ditetapkan dalam RAP-KSB diuraikan ke dalam program dan kegiatan yang memiliki target keluaran, waktu pelaksanaan dan Instansi penanggungjawab maupun instansi pendukung. Instansi penanggung jawab dalam RAP KSB ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Perkebunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Kantor Wilayah ATR/BPN, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Sumatera Utara dan dari unsur Akademisi.

Dalam pelaksanaan rapat kordinasi ini juga turut memberi paparan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD-1) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. Nyoto Suwignyo, MM, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bapak Ir. Dedi Junaidi, M.Sc dan Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Moch. Edy Yusuf.

Forum rapat kordinasi bertujuan menggalang masukan dan sharing pendapat dalam rangka menghasilkan dokumen RAP-KSB Sumatera Utara yang talah ditetapkan dan disahkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Provinsi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024 sekaligus merupakan mandatory atas Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 – 2024 yang memandatkan Gubernur Sumatera Utara untuk menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai dokumen acuan untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapasawit berkelanjutan Sumatera Utara yang lebih terarah dan terintegrasi yang pelaksanaannya mendapat dukungan para pemangku kepentingan.