Pertemuan Tindak Lanjut Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAP KSB) Provinsi Sumatera Utara

Kegiatan pertemuan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAB-KSB) dilaksanakan pada Hari/tanggal, Kamis 07 November 2019 dilaksanakan di JW Marriott Hotel Medan. Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, dan dihadiri oleh Plt Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura, Kemenko Perekonomian; Kabag Hukum dan Kerjasama Tehnik, Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK;  serta wakil dari : Dinas Kehutanan Provinsi Sumut; Dinas Pertanian Tapanuli Selatan; GAPKI Sumatera Utara; PPKS Medan; PPKH Medan;  PTPN 2; PTPN 3; PT London Sumatera; PT BAS; APKASINDO; Yayasan Orang Utan Sumatera Utara; Musim Mas; Samade; Conservation International Indonesia; dan Tim SPOI. Sebagai pembicara adalah : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara; Kabag Hukum dan Kerjasama Tehnik, Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK; GAPKI Sumatera Utara; dan wakil dari Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan topik Penyelesaian Status Lahan Perkebunan dalam Kawasan Hutan.

Dalam sambutan pembukaannya Kepala Dinas Perkebunan menyampaikan bahwa kalau bicara aturan harus hati-hati. KPK bukan hanya fokus pada KKN tetapi melakukan pengembangan registered 40. Luas perkebunan Sumut 30,53% (1,2 jt Ha) sedangkan hutan di atas 41,98% (3 juta Ha lebih). Sumut penghasil sawit urutan ke 2 di Indonesia. Yang penting adalah bagaimana kebun kelapa sawit bisa dipertahankan. Kendala utama PSR adalah lahan petani ada di dalam kawasan. Hal ini membuat petani semakin miskin dan meninggalkan kelapa sawit.

Kepala Dinas Perkebunan menyampaikan harapan bahwa luasnya kawasan perkebunan yg berada didalam kawasan hutan di sumatera utara harus disikapi dengan kepastian regulasi terhadap solusi keterlanjuran kebun yang telah dibangun oleh masyarakat atau korporasi..regulasi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan ataupun LHK perlu penjabaran lebih lanjut untuk dapat di implementasikan di daerah dalam rangka penertiban kebun-kebun  kelapa sawit yg telah terlanjur ditanam didalam kawasan hutan, Tujuan dari pertemuan ini ialah Mendiskusikan permasalahan dan mendapatkan opsi-opsi penyelesaian status lahan perkebunan dalam kawasan hutan.

Prinsip-prinsip Penyelesaian dalam mengatasi permasalahan :

  • Menghentikan perusakan hutan dan mempertahankan keberadaan hutan secara optimal;
  • Menjaga fungsi lingkungan hidup;
  • Mempertahankan kentahanan ekonomi dan social;
  • Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat;
  • Meningkatkan pendapatan Negara; dan
  • Menjamin kepastian usaha perkebunan sawit.

Pin It on Pinterest