Kegiatan Pertemuan PPID Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Dalam mendukung semangat keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. UU KIP telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. UU KIP mengamanatkan setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana. Untuk memberikan pelayanan informasi, setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Salah satu tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Provinsi Sumatera Utara menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya SOP ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif, sehingga hak dan kewajiban badan publik maupun pemohon informasi dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan tujuan UU KIP.

Pertemuan PPID dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon IIII dan eselon IV serta petugas PPID lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Dalam sambutan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang dibacakan oleh Ir. Nazli M.MA selaku Sekretaris (PPID Pembantu) menyampaikan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Pemerintahan yang baik (Good Govermance) sangat identik dengan pemerintahan yang terbuka, yang mana pemerintahan yang terbuka mensyaratkan  informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat yang akan menjadi sarana pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara negara, badan publik atau sesuatu yang berkaitan dan berakibat pada kepentingan publik dan karenanya akan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu badan publik yang memiliki tanggungjawab menyelenggarakan keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus menciptakan dan menjamin keterbukaan akses seluas-luasnya atas informasi yang dimiliki dengan mudah dan tepat kepada masyarakat. Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi berupa data, dokumen, atau informasi lainnya baik melalui website, email, Instagram, facebook, majalah, buku-buku leaflet serta penyediaan sarana dan prasarana berupa ruang informasi publik yang nyaman dengan layanan akses internet sehingga menjamin setiap pemohon informasi dapat memperoleh informasi dengan mudah.

Pertemuan ini dihadiri dua narasumber yaitu dari Komisi Informasi Sumatera Utara dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kasi Layanan Informasi Publik Diskominfo Iwan Sutani Siregar S.STP, M.Si bahwa penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada setiap OPD harus mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Sementara dari Komisi Informasi Sumatera Utara yang diwakili oleh  Abdul Jalil, SH, MSP selaku Kepala Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi menyampaikan terkait dengan Penerapan Pengevaluasian dalam Uji Konsekuensi dan Uji Kepentingan Publik. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan kompetensi SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dapat lebih ditingkatkan sehingga hak masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dapat terpenuhi.

Pin It on Pinterest