KEGIATAN PERTEMUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020.

KEGIATAN PERTEMUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan sector perkebunan menjadi salah satu prioritas pembangunan perkebunan tahun 2020. Ada beberapa komoditas perkebunan yang akan dikembangkan antara lain Kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan kakao. Adapun komoditas lainnya untuk dikembangkan tahun 2020 adalah sereh wangi, vanili, aren, dan tembakau. Pertemuan tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Ir. Lies Handayani Siregar, M.MA. tanggal  22 Oktober 2019 – 23 Oktober 2019, di Hotel Grand Kanaya Medan yang dihadiri oleh para Pejabat eselon III dan IV lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan para Kepala dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota atau yang mewakili.

KEGIATAN PERTEMUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020.

          Dalam sambutan kepala Dinas Sumatera Utara yang dibacakan oleh Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Ir. Lies Handayani Siregar, M.MA bahwa “Sub sector perkebunan bagi Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu sub sector stategis yang secara ekonomis, ekologis dan social budaya memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah. Sub sector perkebunan juga menjadi perekat bangsa antara masyarakat yang hidup di perkotaan maupun pedesaannya”. Dilihat dari potensinya, luas areal perkebunan secara eksisting mencapai 2.131.783 Ha atau 28 persen dari luas daratan Provinsi Sumatera Utara dimana areal seluas 1.134.438,20 Ha atau 53,21% adalah perkebunan rakyat yang mengelola komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan kakao serta berbagai jenis komoditas potensi daerah lainnya seperti aren, tembakau, tebu, dan komoditas rempah, sambungnya.

KEGIATAN PERTEMUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020.

          Dalam sambutannya Ir. Lies Handayani Siregar, M.MA juga mengatakan, pertemuan rencana kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan selanjutnya mempedomani permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dimana di dalam permendagri tersebut dinyatakan bahwa rancangan awal RKPD menjadi pedoman organisasi perangkat daerah dalam penyusunan  rancangan rencana kerja. Pertemuan renacna kerja ini memiliki makna yang sangat penting kerena rencana kerja mempunyai kedudukan, peranan dan fungsi yang sangat strategis dalam melaksanakan daerah, mengingat secara substansial merupakan landasan kebijakan pembangunan perkebunan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian program pembangunan perkebunan yang berorientasi perkebunan rakyat di provinsi sumatera utara, secara formal menjadi landasan menyusun strategis dan arahan kebijakan umum pembangunan perkebunan, secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab OPD. Secara factual menjadi instrument evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan organisasi perangkat daerah, mengingat rencana kerja memuat tolak ukur kinerja OPD dalam merealisasikan program kegiatan tahun 2020.

KEGIATAN PERTEMUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020.

          Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyatakan bahwa rancangan awal RKPD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah. Pertemuan penyusunan rencana kerja ini dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan sinergritas dan optimalisasi Rencana kerja pembangunan tahun 2020 serta menyelaraskan data dan informasi antara Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan di Sumatera Utara dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

          Ir. Lies Handayani Siregar, M.MA juga menyampaikan, tahun 2019 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2019 – 2023 dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun rancangan awal RKPD tahun 2020, dan telah dikonsultasikan kepada public. RKPD tahun 2020 memiliki kedudukan yang sangat strategis dimana komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap komoditas perkebunan diarahkan pada peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas terutama pada perkebunan rakyat yang disertai dengan penataan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peran serta selutuh pemangku kebijakan yang menangani bidang perkebunan di Kabupaten/Kota juga Stakeholder terkait untuk bekerja sama dan sama – sama bekerja demi kesejahteraan petani pekebun. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai hal seperti menjaga hubungan kemitraan yang harmonis dengan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah serta menjalankan praktek – praktek budidaya yang baik dan ramah lingkungan.

          Pada acara pertemuan penyusunan rencana kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 menghadirkan 3 Narasumber, yaitu oleh Sri Puspa Sari, ST dari BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dengan pembahasan “Tentang Arah Kebijakan Pembangunan Sumatera Utara Terhadap Pembangunan Di Sumatera Utara Tahun 2020”, Bapak Larso Marbun dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan materi pembahasan “Tertib Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2020”, dan Ahmad Ari Pandi Harahap dari Biro Umum dan Perlengkapan Sekda Provsu dengan pembahasan “Standart Satuan Harga (SSH)”.

Pin It on Pinterest