Rapat Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi serta Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan

Gangguan Usaha dan konflik Perkebunan yang berkepanjangan  menjadi faktor penyebab terganggunya pengembangan perkebunan. Gangguan Usaha  dan konflik perkebunan di satu sisi memiliki karakter multi dimensi terkait dengan aspek ekonomi, politik, hukum, sosial budaya dan persoalan  lingkungan. Gangguan usaha dan konflik perkebunan dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain; ekonomi, politik, hukum, sosial, dan lingkungan sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial dan kuratif serta harus melibatkan berbagai pihak terkait. Di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan akhir Desember 2018 data Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan tercatat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kasus.

            Akhir-akhir ini tuntutan masyarakat terhadap Pembangunan Kebun Masyarakat sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan termasuk yang paling menonjol. Pembangunan kebun masyarakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan kepada masyarakat sekitar kebun. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengabaikannya, sehingga masyarakat melakukan aksi protes terhadap perusahaan dan bahkan berujung kepada konflik.

Mengingat banyaknya kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara maka perlu dilakukan pembinaan terhadap perusahaan perkebunan dan masyarakat serta membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai kasus melalui Rapat Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan (Bedah Kasus). Pemerintah dan pelaku usaha perkebunan perlu untuk saling bersinergi dalam mengantisipasi maupun penanganan dan penyelesaiannya. 

Tujuan dilakukannya pertemuan ini adalah Untuk melihat sampai sejauh mana permasalahan maupun konflik yang terjadi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat dan penanganan  yang telah ditempuh, serta untuk mendapatkan masukan serta mengevaluasi penyebab terjadinya suatu kasus/koflik dan langkah-langkah apa saja yang telah ditempuh dalam upaya pencegahan dan penanganan berbagai kasus gangguan usaha dan konflik baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Sasarannya adalah untuk meminimalisir jumlah kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan di Sumatera Utara.

Rapat fasilitasi ini dilaksanakan pada tanggal 11 juli 2019 di Hotel Soechi Medan. Peserta berjumlah 50 orang yang berasal dari Instansi Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan dan mewakili perusahaan perkebunan. Narasumber berasal dari dari badan pertanahan nasional kanwil Sumatera Utara, DITKRIMSUS POLDASU (Polisi Daerah Sumatera Utara) dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Pin It on Pinterest