Rapat Fasilitasi Penyelesaian Tuntutan Plasma Masyarakat Desa Tobing Jae Kabupaten Padang Lawas Terhadap PT. Eka Pendawa Sakti/PT. Austindo Nusantara Jaya

Pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 bertempat di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Jenderal AH Nasution No. 24 Medan, Pukul 14.00 WIB dilaksanakan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Tuntutan Plasma Masyarakat Desa Tobing Jae Kab. Padang Lawas Terhadap PT. Eka Pendawa Sakti/PT. Austindo Nusantara Jaya. Rapat dilaksanakan berdasarkan surat/disposisi Bapak Gubernur Sumatera Utara kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti tuntutan plasma dimaksud.

Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Perwakilan Sekretariat Bersama “BAGAS GODANG” sebanyak 17 orang, Pihak Pelaku Usaha Perkebunan  PT. Eka Pendawa Sakti/PT. Austindo Nusantara Jaya sebanyak 3 orang, Perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 orang serta Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 6 orang.

Rapat Fasilitasi Penyelesaian Tuntutan Plasma Masyarakat dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (Ir. Herawati  N, M.MA) yang memberikan kesempatan kepada Sekretariat Bersama “BAGAS GODANG”) melalui Juru Bicara Sahaddat Harahap terkait kronologis status tanah serta tuntutan masyarakat yaitu :

  1. Sebelumnya tanah yang dikuasai oleh PT. Eka Pendawa Sakti/PT. Austindo Nusantara Jaya merupakan tanah adat/ ulayat masyarakat yang terdiri dari beberapa desa, salah satunya adalah Desa Tobing Jae .
  2. Pihak perusahaan dalam hal ini PT. Eka Pendawa Sakti/PT. Austindo Nusantara Jaya sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Tahun 1996 yang menyatakan agar Perusahaan membina masyarakat yang berada disekitar lokasi perekebunan melalui PLASMA.
  3. Pihak Perusahaan memberikan sebagian Lahan yang ada untuk dijadikan kebun Plasma kepada mayarakat.

Pihak Pelaku Usaha Perkebunan PT. Eka Pendawa Sakti/PT. Austindo Nusantara Jaya memberikan tanggapan terhadap tuntunan plasma berdasarkan kronologis serta peraturan yang berlaku :

  1. Tahun 1998 mereka mendapat Ijin Pelepasan Kawasan Hutan melalui Surat Menteri Kehutanan sebesar ± 5.000 Ha, namun pada saat itu mereka juga telah memberikan uang ganti rugi (dalam bahasa setempat disebut degan “pago-pago”) kepada masyarakat sebesar Rp. 35.000/ha.
  2. Pihak Perusahaan juga benar telah mendapat pencadangan areal tambahan dari Gubernur Sumatera Utara seluas ± 5.000 Ha namun pihak perusahaan hanya mendapatkan HGU dengan luasan ± 3.200 Ha.
  3. Perusahaan juga mendapat tambahan Ijin Lokasi dari Bupati Tapanuli Selatan seluas ± 5.000 Ha pada tahun 2005 namun pada saat pengajuan hak atas tanah/(HGU) hanya mendapatkan HGU seluas 197 Ha saja.
  4. Hingga saat ini PT. Eka Pendawa Sakti/PT. Austindo Nusantara Jaya hanya mempunyai HGU dengan total 9.900 Ha.

Pendapat dari Perwakilan Kantor ATR/ BPN Provinsi Sumatera Utara atas hal ini  memberikan beberapa point penting, antara lain :

  1. Di Sumatera Utara tidak ada yang dimaksud dengan Tanah Adat/ Ulayat karena Hak Ulayat diatur oleh PERDA maka dari itu yang dimaksud dengan Tanah Adat/ Ulayat oleh masyarakat Desa Tobing Jae adalah merupakan Tanah Negara.
  2. Tahun 1996, PT. Eka Pendawa Sakti/PT. Austindo Nusantara Jaya telah membayarkan ganti rugi kepada masyarakat.
  3. HGU PT. Eka Pendawa Sakti/PT. Austindo Nusantara Jaya akan berakhir Tahun 2021, untuk itu pihak Kementerian ATR/BPN mengharapkan agar masyarakat bersabar menunggu hingga Tahun 2019 saat PT. EPS/ PT. ANJ mengajukan perpanjangan HGU masyarakat dapat mengajukan kembali tuntutan Plasma hal ini ada diatur dalam Permen ATR/BPN No. 07 Tahun 2017 yang mengatur bahwa setiap perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) termasuk perpanjangan atau pembaharuan wajib membangun kebun plasma paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal yang diusahakan oleh perusahaan dan melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan (Corporate Social Responsibility).

Rekomendasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara :

  1. Eka Pendawa Sakti/PT. Austindo Nusantara Jaya dapat mempersiapkan lahan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat di sekitar perkebunan melalui pendekatan kepada masyarakat disekitar perkebunan apabila ada lahan masyarakat dapat dijadikan plasma sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility).
  3. Melaporkan perkembangan usaha perkebunannya setiap 2 kali setahun kepada pemberi ijin sesuai dengan Permentan 98 tahun 2013.

Demikian laporan hasil Rapat Fasilitasi Penyelesaian Tuntutan Plasma Masyarakat Desa Tobing Jae Kab. Padang Lawas Terhadap PT. Eka Pendawa Sakti/PT. Austindo Nusantara Jaya untuk dapat diketahui dan ditindak lanjuti.

Pin It on Pinterest