PERTEMUAN FASILITASI LEGALITAS KEBUN PETANI POTENSI ISPO DI KUD HARTA KABUPATEN LANGKAT

Pertemuan Fasilitasi Legalitas Kebun Petani Potensi ISPO yang di buka oleh Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Langkat yang diwakili oleh  Kepala Seksi Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 04 September 2019 pukul : 13:00 wib di KUD Harta  Jalan Pendidikan No. 49 Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yang dihadiri sebanyak 40 (empat puluh peserta) yang berasal dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Langkat, narasumber terdiri dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ibu Redina Mardina), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Bapak Kasiono).

Adapun Materi yang dibahas pada Pertemuan tersebut yaitu :

  • Implementasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sesuai SK Dirjenbun Nomor 105/Kpts)PL.404/2/2018”.
  • Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam mendukung Penerbitan Surat  Tanda Daftar   Budidaya (STDB) di Kabupaten Langkat.

Pengertian Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun pada formulir Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) memuat berbagai keterangan yaitu keterangan pemilik mencakup nama, tempat/tanggal lahir, Nomor KTP dan alamat, data kebun yang mencakup lokasi/titik koordinat kebun (desa/kecamatan), status kepemilikan lahan (sertifikat hak milik/girik/SKT/Sewa), nomor surat kepemilikan , luas areal, jenis tanaman, produksi per hektar/thn, asal benih, jumlah pohon, pola tanam ( monokultur/campuran dengan tanaman), jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis tanah (mineral/gambut/mineral + gambut), tahun tanam dan usaha lain di lahan kebun.

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan pendaftaran dan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk budidaya (STD-B) bagi Pekebun, dengan tujuan untuk  :

  • Menghimpun data Kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan;
  • Membantu Kementerian Pertanian dalam penyaluran program pemerintah, seperti program subsidi pupuk, benih, peremajaan supaya tepat sasaran;
  • Mewujudkan tata kelola usaha budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik pekebun ;
  • Membantu kelembagaan Petani dan/Kelembagaan Desa untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun;
  • Mendorong terwujudnya praktek pengelolaan perkebunan yang baik (good agriculture practices) di level perkebun;
  • Memastikan pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan dikelola secara berlanjutan.