PERTEMUAN FASILITASI LEGALITAS KEBUN PETANI POTENSI ISPO DI KEBUN HEVEA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Pertemuan Fasilitasi Legalitas Kebun Petani Potensi Ispo yang di buka oleh Plh. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang Mewakili Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 05 September 2019 pukul : 09:00 wib di Gedung Serba Guna PT. Karya Hevea Indonesia Kebun Hevea, dihadiri sebanyak 40 (empat puluh) peserta berasal dari petani pekebun di Kabupaten Serdang Bedagai,  Narasumber dari Direktorat Jenderal Perkebunan Ibu Redina Marlina Batubara dan Bapak Chairul, SP Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun Materi yang dibahas pada Pertemuan tersebut yaitu :

  • Implementasi Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (TDB) sesuai SK Direktorat Jenderal Perkebunan No. 105/Kpts/PI.400/2/2018.
  • Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam Mendukung Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B).

Pentingnya STD-B bagi kepemilikan lahan kurang dari 25 hektar diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018, tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB). Aturan Dirjen Perkebunan ini, merupakan tindak lanjut dari peraturan Menteri Pertanian yang sebelumnya sudah ada guna mengatur dan membantu pertumbuhan perkebunan sawit milik petani, pemerintah melalui Kementan juga mengeluarkan kebijakan bagi pemilik lahan sawit maksimal seluas 25 hektare, wajib memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya Tanaman Perkebunan selanjutnya, kepemilikan surat tanda daftar guna mendorong peningkatan usaha perkebunan masyarakat (plasma) yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan luasan lahan. Dinas Petanian Kabupaten Serdang Bedagai mendorong masyarakat yang memiliki usaha di bidang perkebunan memiliki surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan (STD-B), melalui penyusunan pedoman penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B), yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Surat Keputusan Dirjen Perkebunan tersebut, juga secara hukum mengikat dan menjadi pedoman penerbitan STD-B, yang berlaku sejak ditetapkan pada 21 Februari 2018 lalu. Dimana, pada Pasal 1, dijelaskan mengenai pedoman penerbitan STD-B, tercantum dalam lampiran dan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan keputusan Direktur Jenderal Perkebunan sejak ditetapkan. Surat tersebut dijelaskannya, merupakan syarat wajib yang harus dimiliki petani tentunya banyak kemudahan yang akan didapatkan petani seperti akses permodalan dan kerjasama. Kepemilikan surat tanda daftar guna mendorong peningkatan usaha perkebunan masyarakat (plasma) yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan luasan lahan. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara terus berupaya melakukan sosialisasi terkait kualitas kelapa sawit yang dihasilkan petani mandiri.

            Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman sawit petani melalui peremajaan sawit rakyat (PSR) Sehingga diharapkan dalam PSR aspek dalam perbaikan perkebunan sawit rakyat yakni peningkatan produktivitas tanaman sawit, peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani sawit baik kemampuan teknis maupun manajerial, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/Kpts/Kb.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Sarana Dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.