KUNJUNGAN KERJA KOMISI B DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH KE DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Kunjungan Kerja Pimpinan Komisi B beserta Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Staf Pendamping ke Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara pada Hari Jumat, Tanggal 02 Agustus 2019. Rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di terima oleh Bapak Sekretaris dan didampingi Kasi Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun Agenda yang dibahas pada Kunjungan Kerja tersebut yaitu Konsultasi Terkait Izin Usaha Perkebunan dan Pendirian PKS (Pabrik Kelapa Saawit) di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mana diketahui bahwa dalam hal membuka Perkebunan Sawit dan Pendirian PKS harus mengacu kepada Peraturan juga Undang-undang yang mana fasilitasi Kebun
Rakyat di atur dalam Undang-undang Nomor ; 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada Pasal 58 yang menyatakan : Bahwasanya Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya wajib memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarat sekitar paling rendah seluas 20 % dari total luas areal kebun yang diusahan oleh perkebunan (Ayat 1), dan Pasal 59 dijelaskan juga bahwasanya ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 58 di atur dalam Peraturan Pemerintah serta Pasal 114 Ayat 2 yang menegaskan bahwasanya perusahaan Perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) Tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-undang ini berlaku.

Menginggat Peraturan Pemerintah turunan dari pada Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka Permentan Nomor 98 Tahun 2013 perlu disesuaikan sehingga diterbitkannya Permentan No. 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahaan Peraturan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Ditetapkan Tanggal 31 Mei 2016 dan diundangkan pada Tanggal 6 Juni 2016), Permentan No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Ditetapkan Tanggal 2 Juni 2017 dan diundangkan Tanggal 7 Juni 2017