Pertemuan Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Angka Tetap (ATAP) Tahun 2018

Sebagai salah satu langkah menuju satu angka statistik perkebunan, Dinas Perkebunan Provsu mengadakan pertemuan Penyusunan Data Statistik Angka tetap Tahun 2018 dan Bimbingan teknis aplikasi E-Statistik Komoditas perkebunan yang bertujuan untuk menyamakan Presepsi antara Daerah (Kabupaten/Kota) dan Provinsi . Dalam hal Penetapan Angka Tetap (Atap) Tahun 2018 Tahun 2018 sekaligus mengawali penyusunan draf angka tetap (Atap) Tahun 2018 Nasional. Pertemuan tersebut dibuka oleh Sekretaris Perkebunan  Ir. NAZLI, M.MA tanggal  04 Juli 2019 – 05 Juli 2019, di Hotel Grand Kanaya Medan yang dihadiri oleh pejabat pengelola data perkebunan Kabupaten/Kota dan juga kordinator Kabupaten/Kota dan seluruh Provinsi Sumatera Utara.

“Menuju satu angka statistik perkebunan” merupakan harapan agar angka statistik perkebunan yang dipublikasikan, dimanapun  akan dibaca sama. Saat ini publikasi angka statistik komoditas perkebunan masih bervariasi berdasarkan kepentingan baik itu angka publikasi dari Ditjen Perkebunan, BPS, Asosiasi, Dewan Komoditas maupun instansi lainnya, namun demikian dengan semangat “Menuju satu angka statistik perkebunan”  akan diperoleh angka yang sama.

Dalam sambutannya Seketaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa data dan informasi merupakan bahan utama yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pengembangan perkebunan ke depan. Data yang valid, obyektif dan mutakhir akan meminimalkan kesalahan dalam menetapkan kebijakan dan sasaran dalam rangka mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Tahun 2018. Selain itu ketersediaan data dan informasi mutlak diperlukan baik dalam perumusan kebijakan maupun untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja yang telah kita lakukan serta memberikan bahan evaluasi pembangunan perkebunan secara menyeluruh.

Ir. NAZLI, M.MA juga mengingatkan bahwa amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Demikian juga yang diamanatkan dalam UU 14/2008 pasal 52 apabila Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Beliau juga menegaskan bahwa penyusunan data statistik tidaklah mudah, oleh karena itu gunakanlah kerangka logis dan hati nurani dalam penyusunan angka statistik, agar data yang dihasilkan obyektif dan dapat di pertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Sekretaris Dinas Perkebunan Provsu menyampaikan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk kelancaran dalam pengelolaan data yaitu : Pertama, kami menyadari bahwa pedoman pembakuan statistik perkebunan yang sering disebut dengan PSP 2007 sulit diimplementasikan sehingga pada tahun ini akan dilakukan penyederhanaan pedoman pelaksanaan agar lebih mudah digunakan sebagai acuan oleh petugas tingkat Kecamatan dan kabupaten/kota. Insya Allah pedoman pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) akan segera dipublikasikan dan disosialisasikan. Kedua, statistik perkebunan sangat terkait dengan kinerja sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa restrukturisasi program dan kegiatan yang dicanangkan sejak 2009 mengamanahkan bahwa indikator kinerja unit kerja eselon I berupa out come yang dimanifestasikan dalam bentuk produksi dan indikator kinerja unit eselon II berupa output yang diwujudkan dalam bentuk luas areal. Dengan demikian angka statistik perkebunan dari masing-masing provinsi mempunyai peranan yang penting dalam mendukung capaian kinerja Perkebunan Sumatera Utara khususnya.

Dalam paparannya bapak yanuar Arianto sebagai narasumber Menyadari pentingnya peranan data dan informasi perkebunan ini, dipandang perlu agar pengelolaan data perkebunan di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi dapat menjadi perekat kesatuan dalam pembangunan perkebunan . Selama ini telah terbentuk mekanisme pengumpulan data secara manual yang berjenjang mulai dari kecamatan dikirim ke kabupaten dan diteruskan ke provinsi selanjutnya dilaporkan ke pusat, namun mekanismenya agar ditingkatkan dalam hal kataatan penyampaian laporan dan keteraturannya, lanjut Sekdirbun.

Lebih lanjut bapak Yanuar Arianto mengatakan perubahan organisasi pemerintahan di daerah, baik oleh karena pelaksanaan otonomi daerah maupun karena adanya pemekaran daerah kabupaten/kota akan mempengaruhi komunikasi dan hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan data perkebunan. 

Di beberapa daerah kabupaten dan terjadi penggabungan dinas yang membidangi perkebunan dengan sub sektor lain. Hal ini disamping berdampak terhadap mekanisme pengumpulan dan pengiriman data, juga berdampak pada beban tugas yang melebihi kapasitas personil yang menangani statistik. Dan tidak jarang pula, tenaga pengelola statistik yang sudah berpengalaman dimutasi ke bidang tugas yang lain. 

Selanjutnya Bapak DWI PRAWOTO, SE, MSi dari Badan Statistik Sumatera Utara menyampaikanAdapun harapan  untuk meningkatkan kinerja pengelolaan data statistik perkebunan adalah :

  1. Statistik perkebunan harus menjadi prioritas utama di daerah, untuk itu agar mutasi tenaga pengelola data dapat diminimalkan;
  2. Para petugas harus memahami dan berfikir secara logis mengenai data yang diperoleh dari lapangan, sehingga angka dari daerah yang disajikan valid dan akurat;
  3. Diupayakan adanya forum koordinasi pada masing-masing tingkatan yaitu di pusat, provinsi dan kabupaten yang melibatkan institusi terkait untuk menyamakan persepsi tentang angka statistik perkebunan;
  4. Keseragaman format statistik baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota akan mengarahkan kita untuk “menuju satu angka statistik perkebunan secara nasional”;