Indonesian Palm Oil Stakeholder Forum ke-4

Dalam acara tahunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), yang kali ini diselenggarkaan bersama oleh Gapki Sumut dan Aceh, ini para peserta mendiskusikan isu-isu utama sawit nasional. Didiskusikan pula rencana aksi, termasuk di antaranya mengenai keamanan perkebunan, peremajaan sawit rakyat (PSR), program Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), peraturan pemerintah, dan lain-lain. Pertemuan ini diharapkan menemukan solusi atau kesepakatan bersama atas isu-isu yang diangkat dalam forum tersebut.”

IPOS-Forum 2019 bertemakan  “Harmonisasi Regulasi Menuju Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan”  tema tersebut diangkat mengingat para pemangku kepentingan industry kelapa sawit menghadapi beberapa tantangan yang perlu didiskusikan Bersama meliputi : Dinamika industry kelapa sawit Kelapa sawit Berkelanjutan, Reformasi Agraria serta Tata Ruang Wilayah. Event ini juga memberi ruang kepada peserta untuk berkonsultasi dalam klinik swit baik aspek teknis maupun manajement. Peserta juga dapat melihat perkembangan jasa dan produk pendukung usaha perkebunan melalui ekshibisi dari industry penunjang.

Maksud dilaksanakan IPOS-Forum ini adalah memberi wadah bagi para stakeholder  perkelapasawita nasional untuk mendiskusikan hingga pada tingkat rencana aksi atas hal-hal yang menjadi isu utama (hot issues)  industry kelapa sawit nasional saat ini. Dengan tujuan yang diharapkan

  • Sharingpandangan para stakeholder atas isu-isu utama yaitu masalah Sustainability, Kemitraan, Regulasi, Reforma Agraria dan tata ruang wilayah
  • Menyamakan persepsi dan menyatukan langkah para stakeholder  dalam menghadapi tantangan industry kelapa sawit.
  • Sarana promosi dan komunikasi bagi penyedia teknologi perkebunan industry kelapa sawit.

Acara yang berlangsung di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah. Dalam sambutannya, Musa meminta para petani kelapa sawit untuk memanfaatkan dana hibah dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektare (ha) untuk peremajaan (replanting) pohon kelapa sawit.

Dana hibah Rp25 juta/ha itu disiapkan BPDPKS untuk peremajaan kelapa sawit rakyat melalui progam PSR. Musa menegaskan dana tersebut bisa diperoleh dengan mudah selama persyaratan dipenuhi. Antara lain petani harus merupakan anggota kelompok tani, surat tanah berstatus sertifikat hak milik, KTP dan kemudian BPDPKS akan melakukan verifikasi lahan.

“Ada dana hibah dari pemerintah pusat untuk replanting kelapa sawit, tetapi dari pengamatan saya tidak banyak petani kita yang memanfaatkan itu. Padahal itu sangat lumayan, bayangkan rata-rata kita butuh sekitar Rp40 juta untuk replanting kelapa sawit per hektarenya, pemerintah menyiapkan Rp25 juta, tentunya itu akan sangat membantu. Kita malah lebih berani meminjam ke bank padahal ada yang free,” kata Wagub Musa.

Musa Rajekshah juga berharap petani-petani sawit bisa menanam sawit dengan baik, demi kesinambungan dan produktivitas sawit itu sendiri. Petani diminta pula untuk tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Teknologi terus berkembang, teknologi replanting juga berkembang, sekarang ada bibit sawit yang bisa menghasilkan lebih cepat. Kita perlu mengikuti perkembangan tersebut. Selain itu kita juga harus melibatkan masyarakat, perkebunan sawit harus bermanfaat untuk masyarakat sekelilingnya, bisa dengan pola inti-plasma atau CSR,” tambah Wagub.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum I (Urusan Organisasi) Gapki Kacuk Sumarto merasa perlu adanya perubahan signifikan di kelapa sawit saat ini dan salah satunya adalah mengembalikan marwah Sumut sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Karena menurutnya Sumut memang memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang unggul.

“Perkiraannya ada penurunan ekspor kelapa sawit sekitar 20 juta ton tahun depan karena adanya upaya mencari pengganti produk kelapa sawit dan itu sudah dilakukan Uni Eropa. Karena itu kita perlu mengembalikan kejayaan kelapa sawit dan marwah kelapa sawit itu ada di Sumut. Bila kita kembalikan marwah ini kepada Sumut, kejayaan kelapa sawit akan kembali lagi,” kata Kacuk