FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PERCEPATAN PENYALURAN DANA SPPKS 2019 dalam rangka “Menjaring Masukan Pembangunan Sistem Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit”.

“Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan kegiatan kebijakan pro rakyat dan juga bentuk perhatian pemerintah terhadap sub sektor perkebunan,” Kegiatan Percepatan Penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit berdasarkan peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 tentang Perhimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2018 dimana dana yang dihimpun salah satunya digunakan untuk kepentingan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Percepatan Penyaluran Dana Sppks 2019 telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia  Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Penelitian Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

BPDPKS melaksanakan kegiatan FGD Percepatan Penyeluran Dana SPPKS 2019 yang dilaksanakan di Hotel Prapat Sumatera Utara pada tanggal 4 s/d 6 Juli 2019, Kegiatan Percepatan Penyaluran Dana SPPKS  bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit yaitu penyediaan benih, pupuk, pestisida, alat pasca panen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau kepelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur. “Salah satu program yang didanai oleh BPDPKS adalah peremajaan atau replanting pada 2019 target Peremajaan Kelapa Sawit oleh BPDPKS secara nasional adalah seluas 200.000 hektar

Untuk memudahkan operasional petani sawit mengusulkan perbaikan akses kebun, jembatan dan pangadaan pupuk. dalam Focus Group Discussion (FGD) Program Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tepat Sasaran.

Peserta kegiatan FGD Percepatan Penyeluran Dana SPPKS 2019 yang dilaksanakan di Hotel Prapat Sumatera Utara pada tanggal 4 s/d 6 Juli 2019 dari berbagai yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung serta dari asosiasi (Apkasindo, Samade, Aspektir) Gapki, Riset Perkebunan Nusantara, Socofindo, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Sumatera Utara, Balai Benih Marihat.

Hadir pada acara FGD sebagai pemateri / nara sumber Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan BPDPKS, Direktorat Tanaman Tahunan Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Muhammad Fadhil Hasan, Bapak Mukti Sarjono dan Bapak Gulat Medali Emas Manurung.

Badan ini bertanggung  jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretariat Jenderal. Tugas BPDPKS menghimpun dana yang bersumber dari Pajak Ekspor Crude Palm Oil (CPO) kelapa Sawit, yang selanjutnya disalurkan kembali guna peningkatan produksi serta peningkatan sarana prasarana, serta sumber daya manusia dalam sektor usaha kelapa sawit

 “Dengan adanya FGD muncul semangat baru  untuk hari esok yang lebih baik bagi petani sawit melalui  bantuan sarana prasarana BPDP-KS. Misalnya perbaikan jalan, jembatan, pengadaan pupuk. Itu akan mengurangi beban biaya