Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kadisbun menjelaskan, Perjanjian Kinerja ini didasarkan atas, Permen (Peraturan Menteri) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permen tersebut mewajibkan Kepala Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyusun perjanjian kinerja setelah menerima dokumen Pelaksanaan Anggaran.

“Sebagai bentuk komitmen, penerima amanat dan pemberi amanat, yang harus melaksanakan kinerja berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya. Semua harus paham segala konsekuensinya,”

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya


Pada hari ini Senin 24 Juni 2019 telah dilaksanakan Penandatangan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perkebunan dengan seluruh pejabat eselon II dan Pejabat eselon Iv yang meliputi :

  1. Bidang Sekretariat
  2. Bidang Produksi dan Pengembangan
  3. Bidang Perlindungan dan Pengembangan
  4. Bidang Sarana dan Prasarana
  5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran
  6. UPT Perbenihan
  7. UPT Benih Induk Tanaman Perkebunan
  8. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan

Selanjutnya dalam arahannya Ibu Ir Herawati N M.MA mengharapkan dengan adanya penandatanganan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir pejabat struktural pemerintah daerah yang muaranya menjadikan aparatur pejabat itu bersih dan amanah. Selain itu juga memperkuat komitmen bersama untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai perwujudan clean governance, serta menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran yang juga mewujudkan masyarakat indonesia yang maju dan mandiri. Sasaran kita yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.