FORUM KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (FoKSBI)

Mei 2018 telah di laksanakan kegiatan pertemuan multi sektor utk membentuk Tim FoKSBI (Forum kelapa sawit berkelanjutan Indonesia) Sumatera Utara yg akan di tetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur sumatera utara. Kegiatan yang di laksanakan pada tanggal 3 Mei 2018 di kantor Gubernur Sumatera Utara dan berdasarkan surat dari kementrian koordinator bidang perekonomian republik indonesia no S- 60/D.II.M.EKON/04/2018 perihal pembentukan Forum kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Sumatera Utara.

Forum yang disebut Forum kepala sawit berkelanjutan indonesia (FOKSBI), dengan sekretariat berada di direktorat jendral perkebunan kementrian pertanian bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama para pemangku kepentingan untuk pembangunan kelapa sawit berkelanutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas lembaga dan instansi. FOKSBI diharapkan dapat menjadi clearing house untuk menjawab permasalahan terkait kelapa sawit. Fungsi utama FOKSBI adalahsebagai wadah komnikasi, koordinasi, mencari solusi dan bertukar pembelajaran mengenai isu-isu yang terkait dengan kelapa sawit berkelanjutan.

Pembentukan Forum kelapa sawit berkelanjutan indonesia sangat efektif dalm mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah untuk pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, seperti peremajaan kebun kelapa sawit rakyat dan sertifikasi ISPO. FOKSBI yang hasilnya adalah rencana aksi nasional kepala sawit berkelanjutan (RAN-KSB) sesuai dan sejalan dengan mandat yang ada didalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan

Pada tingkat pusat telah terbentuk empat kelompok yaitu :1. Pemberdayaan pekebun, pemantauan 2. Pengelolaan lingkungan 3. Tata kelola dan media si komflik 4. ISPO dan Akses pasar.Saat ini telah tersusun dokumen Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RANKSB) yang akan dijadikan referensi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Ditingkat pusat juga telah terbentuk Komite Pengarah FoKSBI yang beranggotakan pejabat eselon 1 dari K/L terkait, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, Ketua GAPKI, dan Ketua Apkasindo yang dipimpin oleh Deputi Koordinator Bidang Pangan dan Pertanian, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian.

Mengingat Pelaksanaan RAN KSB melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan kelapa sawit Indonesia,maka diperlukan pula pembentukan FoKSBI untuk tingkat provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu,kami mengharapkan Bapak Gubernur dapat memberikan dukungan pembentukan FoKSBI Provinsi Sumatera Utara dengan melibatkan Dinas yang membidangi perkebunan. Perlu kami sampaikan pula bahwa pada tingkat Kabupaten telah terbentuk FoKSBI di Pelalawan,Riau, dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati.