Breaking News

Pertemuan Evaluasi Pembinaan Usaha Perkebunan Besar Di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Pertemuan Evaluasi Pembinaan Usaha Perkebunan Besar yang di buka oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 09 April 2018 pukul : 09:00 WIB di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun Agenda yang dibahas pada Pertemuan tersebut yaitu Permentan No. 07/PERMENTAN/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Penilai Usaha Perkebunan, Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan tidak hanya mencakup Perkebunan yang masih dalam Tahap Pembangunan akan tetapi menyangkut juga pada tahap operasional, serta untuk mengetahui kepatuhan Pelaku Usaha Perkebunan terhadap regulasi yang telah ditetapkan

Pertemuan ini dipandang sangat penting dan strategis, karena akan diperoleh berbagai informasi serta permasalahan yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian berbagai hal tentang Issu Pelaksanaan Perkebunan, seperti :

  • Upaya Kemitraan Melalui Pembvangunan Kebun Masyarakat paling rendah 20 % dari luas areal yang diusahai Perusahaan Perkebunan;
  • Kesiapan Pelasanaan ISPO terkait dengan Ketersediaan Petugas Penilai Bersertifikat di Kabupten
  • Kewajiban Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dal;am penyediaan sumber bahan baku 20 % (dua puluh persen) dari kapasitas olah berasal dari kebun sendiri.
  • Terhadap Kewajiban Perusahaan Pemegang HGU dalam fasilitasi Kebun
    Rakyat di atur dalam Undang-undang Nomor ; 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Bahwasanya Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya wajib memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarat sekitar paling rendah seluas 20 % dari total luas areal kebun yang diusahan oleh perkebunan.

Mengingat Peraturan Pemerintah turunan dari pada Undang-undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan belum terbit maka terhadap fasilitasi pembangunan kebun masyarakat masih menunggu petunjuk lebih lanjut.

Ketentuan lebih lanjut juga diatur dalam Pasal Peralihan Undang-undang Nomor ; 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menegaskan bahwasanya perusahaan Perkebunan yang telah melakukan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) Tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-undang ini berlaku.

u2