Penandatanganan Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

April 2018. Sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap  entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan untuk membuat perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerjanya masing-masing. Dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 061/4847 tanggal 7 Juni 2017 perihal Pembuatan Perjanjian Kinerja (PK) Eselon III dan Eselon IV SKPD tahun 2017

Kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja dinas perkebunan provinsi Sumatera Utara bertujuan 1. Melaksanakan Kontrak Kinerja antara Eselon II dengan Eselon III di Lingkungan Dinas Perekbunan Provinsi Sumatera Utara. 2. Melaksanakan Kontrak Kinerja antaran Eselon III dengan Eselon IV di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Dengan sasaran pelaksanaan agar Tersedianya dokumen kontrak kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sesuai amanah Permenpan No. 53 Tahun 2014. Kegiatan penandatangan perjanjian kinerja yang dilaksanakan di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Jl. Abd, Harris Nasution No. 24 Medan Sumatera Utara.

Susunan acara pada kegiatan ini adalah Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Eselon II dengan Eselon III dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Eselon III dengan Eselon IV dengan lampiran diketahui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yaitu Ibu Ir Herawati N M.MA.  Jumlah Pejabat yang harus menandatangani Dokumen Perjanjian Kinerja pada Disbun Sumut adalah Eselon III berjumlah 8 Orang tdd : 1 Orang Sekretaris; 4 Orang Kepala Bidang dan 3. Orang Kepala UPT, Eselon IV berjumlah seharusnya 24 Orang, jabatan yang terisi 23 tdd : 3 Orang Kepala Sub Bagian, 3 Orang KTU di UPT dan 17 Orang Kepala Seksi sedangkan 1 jabatan kosong dikarenakan pejabatnya dipromosi menjadi eselon III.

Selanjutnya dalam arahannya Ibu Ir Herawati N M.MA mengharapkan dengan adanya penandatanganan ini diharapkan dapat mengubah pola pikir pejabat struktural pemerintah daerah yang muaranya menjadikan aparatur pejabat itu bersih dan amanah. Selain itu juga memperkuat komitmen bersama untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai perwujudan clean governance, serta menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran yang juga mewujudkan masyarakat indonesia yang maju dan mandiri. Sasaran kita yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

2-web