Penilaian Usaha Perkebunan

Pertemuan Pembinaan Usaha Perkebunan di Hotel Grand Antares, Senin (17/7/2017). Hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Perkebunan Sumut Ir Herawati N, M.MA , Kasubdit Standarisasi  Mutu dan Pembinaan Usaha Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Mediati Edward, Sekretaris GAPKI Sumut Timbas Gunting,  Pemerintah kabupaten/ kota yang wilayahnya memiiki perkebunan kelapa sawit dan perusahaan perkebunan .

Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawati, mengatakan bahwa PUP bertujuan untuk mendorong peningkatan daya saing sekaligus implementasi UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan Permentan No 98 tahun 2013 tentang Perizinan USaha Perkebunan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan Sumatera Utara mengingatkan kepada seluruh Kabupaten/kota penghasil kelapa sawit untuk dapat mengakomodir alokasi dana penilaian usaha perkebunan (PUP) di wilayah masing-masing.

Hal itu mengingat pada penilaian terakhir, tahun 2015, hanya Pemprov Sumut yang menyampaikan hasip PUP sebanyak 47 perkebunan ke Kementerian Pertanian.  Sementara 253 kebun/PKS yang kewenangan ada di kabupaten/kota PUP nya tidak disampaikan ke Kementerian Pertanian RI. PUP dilaksanakan tiga tahun sekali yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dan diusulkan anggarannya pada tahun ini.

Sebagaimana disampaikan oleh Kasubdit Standarisasi  Mutu dan Pembinaan Usaha Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Mediati Edward bahwa pada pelaksanaan PUP pada tahun 2015, di Sumut hanya Dinas Perkebunan Sumut yang menyampaikan hasil penilaian. Sementara untuk kabupaten/kota, seluruhnya  tidak mengirimkan hasil PUP. Berdasarkan data terdapat 300 kebun/Pabrik kelapa sawit di Sumut, dimana yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut hanya 47 kebun/PKS. Sebagian besar, 253 kebun merupakan kewenangan pemkab.

Kepala Dinas Perkebunan menjelaskan hasil PUP yang dilaksankan pihaknya tahun 2015, sebanyak 4 kebun memperoleh nilai kelas 1, 18 kebun memperoleh nilai kelas 2, 21 kebun mendapatkan nilai kelas 3 dan hanya satu kebun yang mendapatkan nilai kelas lima (tererendah). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja kebun yang pembinaannya menjadi kewenangan Pemprov Sumut cukup baik yakni leih besar 90%. Sementara untuk pelaksanaan PUP kabupaten/kota, yang menjadi kendala adalah tidak semua pemkab mengalokasikan anggaran untuk PUP. Sehingga pada pertemuan ini agar semua mengalokasikan anggaran pada APBD 2018 untuk pelaksanaan PUP sesuai kewenangan di masing-masing, sehingga tidak ada lagi kebun yang tidak ternilai.

Kendala lain adalah petugas PUP yang bersertifikasi masih kurang yang seluruh SUmut jumlahnya hanya 30 orang tersebar di 13 kab dan satu provinsi. “persoalannya petugas yang sudah bersertifikasi sering kali dimutasi ke tempat kerja lain, sehingga semakin sedikit jumlah petugas PUP yang bersertifikat. Penilaian usaha perkebunan mutlak dilaksanakan mengingat hasil penilaiannya berupa kelas kebun menjadi salah satu prasyarat dalam proses sertifikasi ISPO sebagiaman diatur dalam Permentan nomor 11 tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certifikation System/ISPO).

Hasil PUP merupakan rujukan dalam pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP), sehingga penilaian yang buruk bisa berdampak pada pencabutan izin. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dirjen Perkebunan, jumlah perusaan perkebunan di Provinsi Sumatera Utara yang telah mendapatkan sertifikat ISPO adalah sebanyak 45 kebun/PKS atau baru 15% dari sekitar 300 kebun/PKS yang ada.

Pertemuan yang dilaksanakan sebagaimana arahan Gubernur Sumut H T Erry Nuradi yaitu dalam rangka mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan dan berdaya saing.  Untuk mewujudkan itu dibutuhkan sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha perkebunan sehingga  kondisi perkebunan Sumut bisa lebih paten lagi.

 

Seperti diketahui bahwa pembanggunan perkebunan memiliki peran strategis dalam perekonomian  nasional dan daerah. Peran strategis itu digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentuka modal, penyediaan bahan pangan, sumber pendapatan dan lainnya. Peranan sektor erkebunan terhadap tota PDRB ADHB meliputi Lapangan Usaha sebesar 11.98 persen dan menempati posisi pertama (42,51 %) dari lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (23,18%).  Saat ini areal perkebunan di Sumut mencapai luas 2.126,632 ha atau sekitar 28% dari daratan dimana sawit merupakan komoditi terbesar.

 

penilaian-usaha-perkebunan-2